SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Solopos/dokumen)
JOGJA—Pesona jabatan wakil rakyat terbukti memikat siapa saja. Tak terkecuali terpidana kasus korupsi Dana Purna Tugas (DPT) DPRD Gunungkidul.
Meski berstatus terpidana, Rojak Harudin pantang menyerah untuk tetap nyaleg. Gayung bersambut, KPU Gunungkidul pun meloloskannya sebagai Bacaleg memenuhi sayarat kualifikasi.
Surat banding dijadikan kartu sakti bagi Komisi Pemilihan Umum untuk tetap memproses Bacaleg dari Partai Kebangkitan Bangsa daerah pemilihan Gunungkidul itu.
Ketua KPU DIY Any Rochyati mengatakan proses pencalegan Rojak tetap dilanjutkan karena yang bersangkutan tengah mengajukan banding.
“Surat ada dua dari kuasa hukum dan Pengadilan Negeri Jogja,” kata Any kepada Harian Jogja, Rabu (22/5/2013) malam.
Sesuai dengan peraturan KPU No7/2013, Any mengatakan berkas Bacaleg baru bisa dibatalkan ketika sudah ada keputusan berkekuatan tetap.”Ketika banding berarti belum inkrah,” ujarnya.
Any mengatakan tidak hanya Rojak saja yang sudah menyampaikan surat banding. Bambang Eko yang belakangan mencalonkan diri untuk DPD, juga telah melampirkan surat banding.
Terpisah saat dihubungi Rojak mengaku memang telah merencanakan untuk kembali mencalonkan diri. Terhadap ketidakpantasannya maju menurutnya itu pandangan subjektif saja. Tapi selebihnya ia menolak untuk berpanjang lebar menjelaskan pencalonannya kepada.
“Tanya ke kuasa hukum saya saja,” katanya.
Di Kota Jogja, 3 Bacaleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) memilih mundur karena kesulitan melengkapi kekurangan persyaratan hingga batas akhir penyerahan Rabu.