BANDARA BARU : Komisi C Minta Pemerintah Libatkan Masyarakat

Meskipun sebagian besar anggaran itu berasal dari APBN, namun pemerintah DIY mestinya membuat mekanisme khusus agar masyarakat DIY bisa terlibat secara langsung dalam proyek besar itu.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Ilustrasi bandara (JIBI/Harian Jogja/Antara)

Harianjogja.com, JOGJA – Komisi C DPRD DIY menilai proyek bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) masih belum banyak melibatkan masyarakat. Padahal bila sudah berlangsung proyek ini nantinya akan memiliki berbagai efek secara langsung pada warga DIY.

Sebagaimana perencanaan yang disampaikan dalam rapat kerja komisi C DPRD DIY pekan lalu, pembangunan bandara dan fasilitas pendukung yang akan mulai 2016-2019 diperkirakan menyerap anggaran lebih dari Rp16 triliun. Anggaran itu diantaranya untuk pembangunan bandara senilai Rp8,8 triliun, pembangunan akses jalan pendukung operasi bandara senilai lebih dari RP1 triliun dan tambahan akses jalur kereta api yang mencapai lebih dari Rp8 triliun.

Anggota Komisi C DPRD DIY, Huda Tri Yudiana Selasa (22/12/2015) mengatakan meskipun sebagian besar anggaran itu berasal dari APBN, namun pemerintah DIY mestinya membuat mekanisme khusus agar masyarakat DIY bisa terlibat secara langsung dalam proyek besar itu.

Komisi C beralasan sampai saat ini pembicaraan potensi bandara baru itu masih berkisar pada potensi global dan terkesan melupakan manfaat ekonomi bagi warga DIY. Padahal proyek bandara yang akan menjadi pintu gerbang udara utama di DIY itu bisa memacu pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja dari DIY secar optimal.

“Contohnya perlu ada advokasi agar sebagian besar pekerja dan perusahaan yang ikut adalah warga DIY. Kalau perlu kompleks airport city jangan dilepaskan kepada PT Angkasapura, tetapi tanahnya dibebaskan saja oleh pemerintah DIY,” papar Huda.

Huda menambahkan pelibatan masyarakat ini tak hanya berlaku selama proses pembangunan, namun juga paska pembangunan yang harus dipersiapkan sejak dini. Untuk sektor transportasi, pertanian dan perdagangan misalnya sebisa mungkin pemerintah bisa menyiapkan lahan baru untuk masyarakat DIY yang bergerak di bidang itu.

“Kita tidak ingin pembangunan besar besara berlangsung, tetapi dampak positifnya minimalis dirasakan oleh warga DIY,” imbuh anggota Fraksi PKS itu.