BANDARA KULONPROGO : Batas Pengosongan Lahan Dibahas Pekan Depan

Bandara Kulonprogo, pengosongan lahan mungkin akan diperpanjang.

Harianjogja.com, KULONPROGO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo mempertimbangkan kembali perlunya pengajuan pemunduran batas waktu pengosongan lahan yang menjadi lokasi pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA). Hal itu segera didiskusikan bersama PT Angkasa Pura I.

Promosi Pemilu 1955 Dianggap Paling Demokratis, Tentara dan Polisi Punya Partai Politik

Negosiasi pemunduran batas waktu pengosongan lahan bukanlah hal baru bagi Pemkab Kulonprogo. Awalnya, warga terdampak pembangunan bandara yang memilih relokasi hanya diberi waktu lima bulan untuk pindah setelah menerima uang ganti rugi dari PT Angkasa Pura. Saat itu, Pemkab Kulonprogo meminta perpanjangan waktu selama dua bulan hingga 10 Mei 2017 untuk menyiapkan lahan relokasi. Namun, persiapan pembangunan di lahan relokasi tidak berjalan mulus. Pemkab Kulonprogo lalu melakukan negosiasi ulang hingga akhirnya disepakati adanya tambahan waktu sampai 31 Juli 2017.

Hingga akhir Juli kemarin, warga terdampak tetap belum bisa pindah karena pembangunan di lahan relokasi belum rampung. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Kulonprogo, Sukoco mengatakan belum ada hunian relokasi yang siap ditempati. Kondisi itu tidak hanya terjadi di relokasi yang menggunakan tanah kas desa, tetapi juga Pakualaman Grond (PAG).

“Mungkin akan minta perpanjangan waktu sampai akhir September besok,” kata Sukoco, Rabu (2/8/2017) kemarin.

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengakui ada beberapa kendala dalam pembangunan di lahan relokasi. Dia sendiri memperkirakan pembangunan hunian relokasi masih butuh waktu setidaknya sampai akhir bulan ini. Hal itu jelas harus dibicarakan lebih lanjut dengan PT Angkasa Pura I.

“Saya akan rembuk bareng PT Angkasa Pura I pada Selasa (8/8/2017) minggu depan,” ujar Hasto, Jumat (4/8/2017).