SOLOPOS.COM - Ilustrasi bandara (Dok/JIBI)
Harianjogja.com, JOGJA- Ditelusuri Harian Jogja, selain dokumen kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) yang masih dibahas di Kementerian Perhubungan, dokumen perencanaan lahan di calon bandara internasional Kulonprogo ternyata juga kekurangan data.
Anggota tim persiapan Percepatan Pembangunan Bandara baru (P2B2) sekaligus perwakilan PT Angkasa Pura I, Gatot Yulianto, menuturkan, IPL Gubenur sedang diproses dan sampai saat ini belum selesai sehingga tidak bisa dikeluarkan.
Sementara, untuk dokumen perencanaan lahan sempat kekurangan data sehingga beberapa waktu lalu diadakan finalisasi pendataan tanah yang dilakukan pemerintah desa dan dukuh.
Soal dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) yang digembar-gemborkan belum dibuat PT AP, ia menilai belum menemukan arti penting dokumen Amdal dalam pembebasan lahan karena seharusnya sudah terwakili dalam feasibility study yang dilakukan di awal perencanaan.
“Kami masih berkoordinasi apakah dokumen Amdal diperlukan untuk pembebasan lahan karena biasanya Amdal digunakan saat sudah beroperasi,” tukasnya kemarin.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menegaskan dari feasibility study yang sudah dilaksanakan, bandara internasional paling tepat dibangun di Kulonprogo.
“Sleman sudah tidak memungkinkan, sementara kontur tanah di Bantul banyak dilewati lempengan, dan Gunungkidul memiliki tekanan udara yang berbeda sehingga menyulitkan penerbangan,” urainya.
Ditambahkannya, Pemkab Kulonprogo berusaha menyelesaikan kegelisahan di masyarakat terkait rencana pembangunan bandara.
Mereka yang tidak setuju, kata dia, karena gelisah akan kehilangan mata pencarian dan sudah menjadi tugas pemkab untuk mencari solusi atas kegelisahan. Salah satunya, dengan memberi solusi alternatif mata pencarian.