SOLOPOS.COM - Penolakan pembangunan bandara. (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Harianjogja.com, JOGJA– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta ((DIY) siap memfasilitasi audiensi antara pemerintah dengan masyarakat Kabupaten Kulonprogo untuk membicarakan rencana pembangunan Bandara Internasional baru.
“Kami membuka peluang untuk adanya audiensi antara kalangan masyarakat Kulon Progo dan Pemerintah Daerah, untuk membicarakan mengenai rencana pembangunan Bandara itu secara jelas,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Haris Sutarto, Senin (3/3/2014).
Menurut Haris, Pemda DIY, masyarakat serta DPRD perlu segera membiacarakan bersama mengenai pembangunan bandara internasional yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Kulonprogo itu.
Apalagi, kata dia, rencana itu juga akan berimplikasi pada persoalan anggaran, bahkan memungkinkan berdampak pada upaya rokasi lahan.
“Nanti anggarannya dari mana?, apalagi kami mendengar tidak akan menggunakan APBN, sehingga kalau nanti menyangkut APBD tentu harus ada pembahasan di tingkat kami,” kata dia.
Menurut Haris, hingga saat ini pihaknya sebagai Komisi Pemerintahan DPRD DIY belum memahami secara pasti renca yang digulirkan oleh Pemda DIY tersebut.
“Kami belum tahu persis tentang rencana itu. Belum ada informasi resmi dari pemerintah. Selama ini kami hanya mendengar dari media koran saja,”kata dia.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD DIY, Anwar Hamid menambahkan dampak perekonomian serta relokasi warga memerlukan pembahasan tersendiri secara khusus.
Dengan pertemuan antara pemerintah, masyarakat serta pihak legislatif, diharapkan akan dapat disimpulkan format jelas mengenai rencana pembangunan tersebut.
“Nanti berapa rumah tangga yang direlokasi, relokasi lahan wakaf atau lahan-lahan putihnya di mana, pemulihan ekonominya seperti apa, kami kan belum tahu,”kata dia.