SOLOPOS.COM - Warga terdampak pro bandara menggelar aksi damai untuk menuntut relokasi gratis di Setda Pemkab Kulonprogo sejak Senin (22/2/2016) lalu. (Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja)
Hasto akan mempresentasikan berbagai permasalahan dalam persiapan pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA), terutama terkait akuisisi lahan dan relokasi warga terdampak.
Harianjogja.com, KULONPROGO-Bupati Kulonprogo, Hasto Kulonprogo berencana menemui dan berkoordinasi dengan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X pada Selasa (1/3/2016). Dia akan mempresentasikan berbagai permasalahan dalam persiapan pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA), terutama terkait akuisisi lahan dan relokasi warga terdampak.
Hasto mengatakan, agenda tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak tiga pekan lalu. Menurutnya, skenario akuisisi dan relokasi warga terdampak masih perlu lebih dimatangkan. Adanya tuntutan sebagian warga terdampak yang menginginkan relokasi gratis menjadi salah satu penyebab tambahannya.
Beberapa waktu lalu, Ketua Dewan Riset Kulonprogo, Bambang Suwignyo merekomendasikan relokasi bersistem subsidi untuk memfasilitasi tuntutan warga. Menanggapi hal itu, Hasto mengaku menyiapkan alternatif skenario lain berupa bantuan sosial (bansos). “Pemerintah daerah punya data keluarga miskin. Kalau ada diantara warga terdampak yang memang miskin, kita bisa rekomendasikan untuk mendapat bansos. Itu yang ingin kita skenariokan,” ungkap Hasto saat ditemui di Dusun Tegiri II, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kulonprogo, Senin (29/2/2016).
Hasto mengaku telah menyampaikan pemikirannya itu kepada warga terdampak. Dia lalu menekankan jika hanya keluarga miskin yang bisa menjadi penerima manfaat bansos. “Kalau semua diberi bansos tapi dia bukan warga miskin, itu salah karena tidak sesuai peruntukan,” ujar dia.
Sementara itu, Sri Sultan HB X belum ingin banyak berkomentar mengenai tuntutan relokasi gratis dari warga terdampak. “Saya belum bisa menjawab secara pasti sekarang. Besok bupati baru akan presentasi,” tuturnya singkat.
Menurut Sri Sultan HB X, banyak hal harus dipertimbangkan dan membutuhkan kajian mendalam. Salah satunya mengenai sumber dana yang bisa dipakai untuk memfasilitasi tuntutan warga terdampak. “Nanti dirembuk dulu,” ucap Sri Sultan HB X.