SOLOPOS.COM - Sejumlah warga terdampak Bandara Temon menyampaikan keluhan atas hasil appraisal lahan relokasi kepada Sekda Kulonprogo, Astungkoro di Setda Pemkab Kulonprogo, Rabu (7/9/2016). Pasalnya, warga terancam tak mampu membeli lahan relokasi karena nilai jualnya yang jauh lebih tinggi dari jumlah ganti rugi yang diterima. (Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja)
Bandara Kulonprogo menarik minat banyak pihak.
Harianjogja.com, JOGJA — Rencana pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) di Kulonprogo mendapat respon positif investor dari berbagai negara. Perusahaan taman hiburan bertaraf internasional seperti Disneyland dikabarkan melirik kawasan Kulonprogo, salahsatunya di Tuksono, Sentolo, Kulonprogo.
Baca Juga : BANDARA KULONPROGO : Disneyland Dikabarkan akan Dibangun, Benarkah?
Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto m menyampaikan, salahsatu tempat yang diminati itu adalah di Tuksono yang merupakan salahsatu desa di Kecamatan Sentolo, Kulonprogo. Menurutnya, keinginan investor untuk membangun taman hiburan kaliber internasional itu memang perlu didorong.
“Perlu didorong, betul. Rencana di Tuksono [Sentolo, Kulonprogo], luasnya belum hafal, detailnya, karena nanti menyangkut hubungan penataan dan lain-lain,” kata dia, Senin (9/1/2017)
Kulonprogo terbukti kini memiliki magnet, pada 14 Oktober 2016 lalu, Dubes Indonesia untuk Rusia Wahid Supriyadi di Kepatihan menyatakan, salahsatu bahasan pertemuannya dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X adalah terkait ketertarikan investor Rusia untuk membangun resort di kawasan Bandara Kulonprogo. “Termasuk investasi di pengembangan bandara [Kulonprogo, pengembangan resort, ini minat investor Rusia,” Wahid saat itu.
Sebelumnya Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Gatot Saptadi menyatakan, Pemda DIY tengah lahan sekitar 300 hektare untuk mendukung kepariwisataan seiring beroperasinya Bandara Kulonprogo pada 2019. Saat ini baru terpenuhi dengan perkiraan sekitar 293 hektare. Ratusan lahan itu berada di kawasan menoreh. Tanah itu beragam status mulai dari tanah desa, tanah Kasultanan, tanah Kadipaten hingga milik warga.