SOLOPOS.COM - Salah satu anggota Komisi VI DPR RI melihat lokasi bandara dari Menara Pantau Satuan Radar (Satradar) 215 Congot, Temon, Kulonprogo pada Selasa (29/3/2016). (Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja)
Bandara Kulonprogo didukung oleh Komisi VI DPR RI
Harianjogja.com, KULONPROGO – Komisi VI DPR RI akan mendorong percepatan pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) dengan melakukan pertemuan dengan PT Angkasa Pura I.
Hal ini diungkapkan oleh Dodi Reza Alex, Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dalam kinjungannya di Satuan Radar (Satradar) 215 Congot pada Selasa (29/3/2016).
Kunjungan tersebut dilakukan guna melakukan komunikasi langsung mengenai permasalahan pembangunan bandara tersebut yang ada di lapangan. Dodi menjelaskan bahwa bandara tersebut harus segera direalisasikan dengan mempertimbangkan kebutuhannya yang semakin mendesak.
Karena itu, Komisi VI akan mengundang PT Angkasa Pura I guna membahas peramasalahan yang ada sekaligus mencari solusi yang efektif. ”Akan kami lakukan pertemuan supaya bandara segera terealisasi dan masyarakat mendapat manfaatnya,” jelasnya.
Dodi juga menyebutkan bahwa diperlukan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terlibat untuk menyegerakan pembangunan fisik. Terlebih lagi jika semua proses pembebasan lahan sudah selesai dilakukan.
Ia juga berjanji untuk mencarikan solusi bagi aspek pendanaan dan sinergi mode transportasi. Selain itu, Dodi meminta agar fokus pembangunan jalur transportasi dan infrastruktur jalan juga tidak boleh dilupakan.
”Jalur Jogja-Kulonprogo harus dipastikan,” tandasnya.
Menurutnya, keberadaan bandara akan mampu mendukung kegiatan pariwisata yang selama ini berkembang di Jogja dan sekitarnya. Lebih lanjut, letak bandara yang juga berdekatan dengan sejumlah objek wisata di Kulonprogo akan menjadi suatu potensi bagi wisata daerah.
Komisi VI DPR RI juga berjanji untuk mencarikan solusi untuk permintaan warga terdampak pembangunan bandara akan relokasi gratis. Namun, Dodi meminta warga untuk bersabar agar dicarikan solusinya yang sah secara hukum. Keberadaan bandara dianggap penting bagi perekonomian masyarakat setempat sehingga harus diproses dengan tepat.
Dalam kesempatan yang sama, Polana Pramesti, Direktur Tekhnik PT Angkasa Pura I menguraikan bahwa tahapan pembangunan bandara sampai saat ini tidak mengalami kendala yang berarti.
Meski demikian, permintaan warga terdampak mengenai relokasi gratis masih menjadi polemik sampai saat ini. ”Masih ada beberapa hal yang belum mencapai titik temu,”ujarnya.