BANDARA KULONPROGO : Konsultasi Publik, Tingkat Partisipasi di Glagah Terendah

BANDARA KULONPROGO masuk tahap konsultasi publik di Desa Glagah Kecamatan Temon.

Harianjogja.com, KULONPROGO—Tingkat partisipasi konsultasi publik di Balaidesa Glagah paling rendah jika dibandingkan dengan empat desa sebelumnya. Tak lebih dari 75% warga yang diundang hadir dalam konsultasi publik kemarin.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Asisten II Sekretaris Daerah Kulonprogo Triyono membenarkan tingkat partisipasi undangan konsultasi publik di Glagah tidak setinggi di empat desa sebelumnya. Namun, bukan berarti pembangunan bandara di Kecamatan Temon tidak jadi.

“Masih panjang prosesnya, masih ada konsultasi publik tahap kedua dan juga akan ada kajian dari tim yang dibentuk Gubenur DIY,” ujarnya, Senin (22/12/2014).

Tahap konsultasi publik kedua akan diadakan pada awal Februari 2015.

Kegiatan itu, sebut Triyono, ditujukan untuk warga terdampak yang belum mengikuti konsultasi publik tahap pertama. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap kajian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Gubenur DIY.

“Nah, persoalannya, ketika warga tidak hadir tanpa alasan yang jelas justru akan menyulitkan tim melakukan kajian dan bisa saja dianggap tidak ada masalah karena tidak ada bukti alasan ketidaksetujuan mereka,” ungkap Triyono.
Project Manager Pembangunan Bandara Eko Permadi mengungkapkan jeda waktu satu bulan antara konsultasi publik pertama dan kedua dapat dimanfaatkan warga terdampak untuk melakukan konsultasi di balai desa masing-masing. “Tidak ada kegiatan yang vakum sebab proses terus berjalan,” imbuhnya.
Di seberang balaidesa, saat pelaksanaan konsultasi publik, kemarin seratusan warga Glagah yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal kembali menggelar aksi protes. Mereka menggelar doa bersama dengan membakar kemenyan dan tabur bunga di keranda berisi pocong.
Menurut Humas WTT, Martono, aksi ini sebagai reaksi warga karena sudah menemui jalan buntu dalam berkomunikasi dengan pemerintah. “Sampai kapan pun akan menolak pembangunan bandara di Temon,” tegasnya.

Warga bahkan sudah sepakat untuk tidak datang ke konsultasi publik dan menyerahkan fotokopi sertifikat tanah kepada tim pengadaan lahan bandara.

Dalam waktu dekat WTT akan membuat pernyataan tertulis untuk seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan bandara. Tidak hanya untuk PT.Angkasa Pura I, Pemkab Kulonprogo dan Pemerintah DIY tetapi juga investor dari India.