Hrianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo mengupayakan harga tanah kas desa yang digunakan untuk relokasi warga terdampak pembangunan bandara lebih rendah dari ganti rugi yang diterima.
Menurut Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo ganti rugi atas lahan dan pemukiman terdampak pembangunan bandara yang diterima warga dapat digunakan untuk mencari lokasi baru.
Promosi Jaga Jaringan, Telkom Punya Squad Khusus dan Tools Jenius
“Bisa dengan membeli tanah kas desa [TKD] yang sudah disediakan pemerintah atau mencari lokasi relokasi secara swadaya,” ujarnya, Selasa (2/12/2014).
Hasto juga menyebut Pemkab tidak tinggal diam dan berusaha supaya harga TKD yang dibeli warga terdampak jauh di bawah harga pasar. Ia mengatakan, alasan relokasi dilakukan di atas TKD untuk menekan harga mengingat tanah tersebut milik pemerintah.
Dijelaskannya, konsep gratis dalam rencana pra pemukiman kembali diterapkan untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
“Rencananya, pembangunan fasilitas-fasilitas itu yang akan digratiskan dengan meminta bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat,” terang Hasto.
Terkait rencana ganti rugi lahan dan pemukiman warga terdampak pembangunan bandara, Pemkab optimistis tim penkasir harga tanah akan menerapkan standar ganti rugi rumah bagus yang rata-rata dapat mencapai Rp1,5 juta per meter persegi.
Sebelumnya Asisten I Sekretaris Daerah Kulonprogo Riyadi Sunarto mengungkapkan relokasi bagi warga terdampak pembangunan bandara tidak digratiskan. Artinya, warga terdampak tetap harus membayar sejumlah uang untuk dapat menempati lahan yang disediakan pemerintah.
“Tidak ada yang gratis, warga tetap harus membayar dengan ganti rugi yang mereka peroleh,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
