SOLOPOS.COM - Master Plan Bandara Kulonprogo (JIBI/Harian Jogja/Dok)
Bandara Kulonprogo yang minim informasi dan pemkab kurang proaktif dikeluhkan warga terdampak.
Harianjogja.com, KULONPROGO-Warga terdampak pembangunan bandara di Kulonprogo menginginkan Bupati Kulonprogo turun langsung ke lapangan. Pasalnya, selama ini Pemkab Kulonprogo dinilai kurang proaktif dalam menyosialisasikan rencana pembangunan bandara sehingga informasi yang diterima warga simpang siur yang berakibat pada situasi sosial masyarakat pesisir kian keruh.
Hal itu diungkapkan Tim Community Development Pembangunan Bandara Ariyadi Subagyo seusai menerima aspirasi dari masyarakat pesisir tentang rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari warga pesisir, warga terdampak yang menolak pembangunan bandara karena tidak mendapat penjelasan secara rinci terkait tahapan dan dinamika pembangunan bandara. Misal, kata Ariyadi, buruh tani tidak paham soal konsep ganti rugi.
Diakuinya, Pemkab Kulonprogo selama ini hanya bergantung pada tahapan yang dibuat oleh Tim Pembangunan Bandara, padahal di luar tahap tersebut, Pemkab diizinkan mengadakan pertemuan sendiri supaya informasi terpapar jelas. Persoalannya, tahap yang dibuat oleh tim hanya melibatkan warga yang terdampak langsung, seperti pemilik lahan atau bangunan.
“Padahal yang terdampak tidak hanya itu saja, masih banyak warga lain dan Pemkab sebenarnya bisa saja membuat kegiatan sendiri yang lebih menyentuh warga demi kepentingan pembangunan bandara di Kulonprogo,” paparnya, Minggu (11/1/2015).
Warsiyo, bukan nama sebenarnya, salah satu warga Desa Palihan, Temon, tidak memungkiri salah satu penyebab meruncingnya konflik sosial di masyarakat pesisir karena Pemkab Kulonprogo kurang pro-aktif.
“Warga sebenarnya ingin ada forum-forum lain di luar tahapan pembangunan bandara, sehingga lebih jelas dan detail informasi yang diperoleh,” ungkapnya.
Ketidakpahaman warga, kata Warsiyo, berdampak pada penolakan pembangunan bandara. Ia mencontohkan, saat ini buruh tani seharusnya mulai bersedia didata untuk mendapatkan ganti rugi, akan tetapi karena sudah terlanjur apatis maka pendataan tidak dilakukan dan bisa jadi bumerang bagi mereka karena tidak berhak atas ganti rugi.
Ia berharap, Bupati Kulonprogo bersedia mengadakan pertemuan dalam forum lain dan hadir secara langsung di hadapan warga terdampak pembangunan bandara.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menampik tuduhan tidak proaktif. Pasalnya, Pemkab Kulonprogo sudah turun langsung ke lapangan dan tergabung dalam tim untuk melakukan tahap demi tahap pembangunan bandara, seperti sosialisasi dan konsultasi publik.
“Soal turun langsung sebenarnya juga sudah dilakukan, hanya saja tidak terpublikasi,” tandasnya.