SOLOPOS.COM - Ratusan massa WTT berkumpul di Dusun Kragon, Palihan, Temon pada Jumat (27/1/2017). (JIBI/Harian Jogja/dok. WTT)
Bandara Kulonprogo, WTT menilai NYIA tak berdampak bagi warga
Harianjogja.com, KULONPROGO — Warga penolak pembangunan bandara Temon yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) meyakini keberadaan bandara tak akan berdampak banyak pada perekonomian maupun perkembangan daerah khususnya dalam aspek pariwisata. Kulonprogo hanya akan menjadi tempat persinggahan dan masyarakat setempat hanya akan jadi penonton.
Baca Juga : BANDARA KULONPROGO : WTT Ragu Bandara Bawa Manfaat
Ketua WTT, Martono mengatakan alasan ketersediaan lapangan pekerjaan juga menurutnya juga bual belaka karena latar belakang pendidikan kebanyakan masyarakat Temon hanya akan sesuai untuk pekerjaan rendahan. Karena itu, pembangunan bandara hanya akan merugikan petani yang kehilangan lahan garapannya dan hunian masyarakat.
Adapun, sebanyak 5 warga WTT juga telah mendapatkan panggilan untuk sidang konsinyasi dari Pengadilan Negeri Wates. Namun, Martono menegaskan warga enggan memenuhi undangan tersebut karena merasa tak memberi hak pengambilalihan lahannya. Ia berkeyakinan konsinyasi tak bisa dilakukan karena BPN hanya menilai dari batas lahan saja dan bukan keseluruhan aset.
Sebelumnya, WTT menggelar aksi penolakan bersamaan dengan gelaran groundbreaking Bandara Temon pada hari sebelumnya. Penolakan dilakukan dengan beorasi dan doa bersama oleh paling tidak 500 peserta. Massa yang terdiri dari elemen masyarakat dan mahasiswa berjalan hingga 500 meter dan menembus ring 3 penjagaan polisi.
Barikade polisi berjejer menghadang warga hingga kemudian longmarch tak berlanjut. Langkah warga terhenti di persimpangan Palihan 1 dan aksi dilakukan di titik tersebut. Massa kemudian memanjat doa hingga 3 jam lamanya sebelum akhirnya membubarkan diri.
Sebelumnya, Humas Proyek Pembangunan Bandara NYIA, Didik Catur menanggapi biasa aksi penolakan tersebut.
“Bagaimanapun,pembangunan jalan terus, tidak terhenti hanya karena ada yang demo,”ujarnya.
Koordinasi akan dilakukan dengan perangkat desa untuk melakukan upaya persuasif kepada warga penolak. Meski menghindari upaya pengosongan paksa terhadap lahan milik warga WTT. Didik tak menampik pihaknya juga siap melakukan hal tersebut jika sudah sampai pada waktunya. Sementara itu, penjabat Bupati Kulonprogo, Budi Antono menolak berkomentar mengenai aksi penolakan warga tersebut.
“Nanti saja lah itu,”ujarnya.