SOLOPOS.COM - Penolakan pembangunan bandara. (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Harianjogja.com, KULONPROGO- Ketua Kepedulian Sosial Desa (KSD) Mitra, Kamardi, mengungkapkan, mengungkapkan, kebijakan pemerintah terkait pendataan warga terdampak tidak bisa dielakkan.
Sebagai kelompok masyarakat yang mendukung pembangunan bandara di Kulonprogo selama bermanfaat bagi masyarakat, ia menuturkan, pemerintah seharusnya memberi pengertian kepada warga yang terdampak sehingga tidak terjadi tumpang tindih pemahaman.
“Bagaimanapun dalam hal ini peran pemerintah desa sangat besar, karena berfungsi sebagai pengendali masyarakat dan memiliki jalur mekanisme yang legal dan jelas,” jelasnya, Kamis (13/3/2014).
Kamardi menilai, dukungan atau penolakan terhadap pembangunan bandara di Kulonprogo terbilang prematur, mengingat proses panjang yang masih harus dijalani sebelum bandara berdiri.
“Yang terpenting, selama pembangunan bermanfaat bagi masyarakat tidak masalah,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, mengungkapkan, pendatan warga terdampak bandara untuk sebagai kajian untuk memberikan alternatif solusi sesuai dengan harapan masyarakat.
“Jadi, pembangunan bandara tetap dapat berjalan dan masyarakat juga tidak terlantar,” tandasnya.