SOLOPOS.COM - Warga mengikuti konsultasi publik di Balai Desa Kebonrejo Temon Kulonprogo, Senin (1/12/2014). (Switzy Sabandar/JIBI/Harian Jogja)
Bandara Kulonprogo, proses ganti rugi akan diberikan kepada warga yang terdampak. Termasuk petanin non-PAG.
Harianjogja.com, KULONPROGO-Tim Community Development Pembangunan Bandara Ariyadi Subagyo menyampaikan petani penggarap lahan di non-Pakualaman Ground (PAG) juga harus didata.
Pasalnya, konsultasi publik lanjutan yang akan diadakan bulan ini di Balai Desa Palihan dan Kecamatan Temon juga harus mengundang seluruh warga terdampak langsung.
“Di konsultasi publik ini jangkanya panjang, sampai 6 Februari mendatang dengan target mereka yang belum hadir pada konsultasi publik bulan lalu dan para petani penggarap lahan dan jika masih ada yang belum hadir akan dilakukan konsultasi publik ulang pada 9 Februari sampai 20 Maret mendatang,” jabarnya, Jumat (9/1/2015).
Kendala yang dihadapi saat ini, papar dia, jumlah para petani penggarap lahan non-PAG, termasuk buruh tani, belum terdata sama sekali. Ia khawatir jika sampai ada yang terlewat, maka justru mereka tidak bisa memperoleh ganti rugi.
Diterangkannya, para buruh tani dapat mendaftarkan diri dengan menunjukkan surat pernyataan bukti sebagai penggarap lahan yang diketahui oleh warga lainnya, jika diperlukan surat bukti dari pemilik lahan, dan yang tidak kalah penting harus disahkan oleh kepala desa.
Anggota Tim Percepatan Pembangunan Bandara Baru (P2B2) Bambang Eko menuturkan di luar konsep ganti rugi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT Angkasa Pura (AP) I sudah memiliki rencana terkait mata pencaharian buruh tani.
“Buruh tani jadi prioritas kami dan akan memperoleh pekerjaan atau diberdayakan sesuai dengan kapasitas mereka, misal tukang kebun atau cleaning service,” katanya.