SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Lahan yang dapat digarap sebagai pengganti mata pencaharian, belum bisa diprioritaskan.
Harianjogja.com, WATES – Relokasi bagi warga terdampak pembangunan bandara akan difokuskan pada kebutuhan hunian baru. Terkait dengan lahan yang dapat digarap sebagai pengganti mata pencaharian, belum bisa diprioritaskan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo Astungkoro mengatakan, lahan yang akan dipergunakan untuk relokasi yakni tanah kas desa. Lokasinya berada di tujuh titik di enam desa yang berada di Kecamatan Temon.
Namun, warga terdampak tetap berharap dapat memperoleh tanah pengganti yang dapat digarap sebagai mata pencaharian. Pasalnya, selama ini mata pencaharian sebagian besar warga adalah penggarap lahan dan bercocok tanam.
“Tapi seperti sawah belum bisa [dipenuhi]. Prioritasnya sesuai dengan sosialisasi dulu, rumah bagi warga terdampak yang diutamakan untuk dibangun. Karena pertimbangannya, nanti kalau konstruksi dimulai mereka harus sudah menempati tempat tinggal baru,” ujar Astungkoro ditemui di kantornya usai menggelar rapat koordinasi dengan PT Angkasa Pura I, Kamis (10/12/2015).
Proses pengalihan status tanah kas desa sebagai calon relokasi hunian baru bagi warga terdampak telah masuk di Gubernur DIY. Astungkoro memaparkan, luas lahan yang akan diterima setiap kepala keluarga terdampak sebagai rumah tinggal berkisar antara 200 meter persegi sampai 300 meter persegi.
Lebih lanjut Astungkoro memaparkan, konsep hunian sedang dimatangkan. Realisasi relokasi akan dilakukan segera setelah proses pengadaan tanah selesai. Astungkoro menegaskan, pemukiman akan lebih dulu ditata, selanjutnya akan dipikirkan ketersediaan lahan yang bisa digarap.
“Namun, nantinya juga seiring bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) dibangun peluang kerja akan terbentuk dengan sendirinya. Apakah mereka [warga] akan tetap bekerja sebagai petani, sementara banyak sektor kerja yang bisa menjadi mata pencaharian baru,” ungkap Astungkoro.
Sementara itu, Project Manager Pembangunan Bandara NYIA, PT Angkasa Pura I Sujiastono memaparkan, rapat koordinasi yang dilakukan tersebut lebih banyak membahas soal konsep dan relokasi yang akan dilakukan bagi warga terdampak pembangunan bandara. Dalam rapat itu, baik Pemkab maupun Angkasa Pura I berupaya menyatukan konsep agar rencana relokasi dapat berjalan lancar.
