Harianjogja.com, KULONPROGO- Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta mengharapkan campur tangan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai seorang Raja Keraton Jogja dalam pembebasan lahan untuk pembangunan bandara di wilayah itu.
Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kulonprogo Triyono mengatakan saat ini pendataan warga terdampak rencana pembangunan bandara sudah selesai, kemudian akan dilanjutkan konsultasi publik pekan depan, dilanjutkan pembebasan lahan.
Promosi Skuad Sinyo Aliandoe Terbaik, Nyaris Berjumpa Maradona di Piala Dunia 1986
“Berdasarkan kunjungan kami ke Pemkab Padang Pariaman, Sumatera Barat, peranan tokoh adat sangat berperan penting. Terutama, pembebasan lahan. Ngarso Dalem [Sri Sultan HB X] sebagai Raja dan tokoh adat, berkenan turut ke masyarakat untuk membicarakan masalah pembangunan bandara,” kata Triyono.
Menurut dia, peranan tokoh adat sangat vital. Hal ini mengingat lahan yang akan digunakan untuk rencana pembangunan bandara menggunakan lahan milik Puro Pakualam. Misalnya, pembangunan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menggunakan tanah ulayat. Dimana masyarakat sebagai pengharap lahan kehilangan lahan garapannya.
“Tokoh adat sangat berperan vital dalam masalah pembebasan lahan, sehingga masyarakat dapat menerima ganti rugi lahan dan ganti rugi tanaman. Bahkan, masyarakat yang menolak dalam bentuk ganti rugi, dicarikan lahan ulayat kembali,” katanya.
Direktur Kepesertaan dan Keuangan Angkasa Pura I Aryadi Subagyo mengatakan rencananya New Jogjakarta International Airport akan dikembangkan sebagai Airport City atau kota dalam bandara. Tujuannya, yakni pembangunan dan pengembangan kawasan bansara lebih tertata dengan baik.
“Pembangunan bandara akan akan berdampak perekonomian masyarakat Kulonprogo dan DIY pada umumnya,” katanya.
Terkait masyarakat yang menolak dan melaporkannya ke Komnas HAM, ia mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan konsultasi dengan Komnas HAM. Kesimpulannya, pembangunan bandara tidak ada masalah. Sebab, dampaknya sangat baik, terutama pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami sudah konsultasi dengan Komnas HAM dan tidak ada masalah,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
