KULONPROGO—Warga terdampak pembangunan bandara internasional di Kulonprogo berharap, penentuan harga tanah langsung dilakukan PT Angkasapura atau investor. Warga tidak ingin ada perantara terkait penentuan harga tanah calon bandara tersebut.
Selama ini, warga sudah tidak mempercayai keberadaan organisasi Kepedulian Sosial Desa (KSD) yang menjadi ‘wadah informasi’ terkait pembangunan bandara. Alasannya, selain KSD dibentuk tanpa musyawarah warga empat desa, ada beberapa pengurus KSD bahkan tidak memiliki lahan di kawasan calon bandara.
Promosi Berteman dengan Merapi yang Tak Pernah Berhenti Bergemuruh
“Kalau memang PT Angkasa Pura atau ada investor ingin membangun bandara di sini, silakan temui warga yang katanya terdapat 479 KK untuk menentukan besaran ganti rugi tanah. Kami tidak ingin ada perantara soal ini, apalagi lewat KSD,” ungkap salah seorang warga Palihan yang enggan disebut namanya kepada Harian Jogja, Minggu (12/8).
Terpisah, Koordinator Kepedulian Sosial Desa (KSD) Kulonprogo R. Karmadi mengatakan, KSD tidak akan ikut-ikutan soal harga tanah milik warga. Menurut Karmadi, KSD hanya mengantisipasi dan menyiapkan dampak sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan yang ditimbukan akibat pembangunan bandara tersebut.
“Soal harga tanah, kami serahkan kepada warga terdampak. Kami tidak ikut-ikutan soal itu karena tidak ada dalam visi misi kami,” kata Karmadi saat dikonfirmasi Harian Jogja, Senin (13/8).(ali)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
