Bandes PPIP dinilai picu kecemburuan antar desa di Gunungkidul

GUNUNGKIDUL—Program Pembangunan Infrastuktur Pedesaan (PPIP) yang digelontorkan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum (Kemenpu) untuk 10 desa di Kabupaten Gunungkidul mengundang kecemburuan desa lain yang tak menerima bantuan.

Desa yang tak mendapat bantuan cuma-cuma senilai ratusan juta untuk pembangunan fisik tersebut menuding PPIP hanyalah mencetak mental kepala desa sebagai pemimpin yang bermental peminta-minta.

Promosi Ada BDSM di Kasus Pembunuhan Sadis Mahasiswa UMY

“Program PPIP itu diberlakukan dengan sistem yang tidak fair. Mekanisme pemberian juga tidak menggunakan ukuran yang jelas. Saya melihat program itu memposisikan kades sebagai pemimpin yang bermental peminta-minta dan program itu potensi mengadu domba antar kepala desa saja,” kata Kepala Desa Baleharjo Wonosari Agus Setiawan kepada Harian Jogja, Minggu (23/10).

Agus mempertanyakan alasan kuat beberapa desa yang tercatat berulang kali sudah mendapat gelontoran bantuan dengan sistem yang dinilai tidak sehat tersebut. Dua dari 10 desa yang memperoleh bantuan, yakni Desa Kepek dan Desa Karangrejek, selama ini dinili sudah kerap mendapatkan bantuan. Sebaliknya, desa lain yang lebih membutuhkan program serupa. “Nah parameter pemberian bantuan itu yang kami sesalkan dan hanya mengundang potensi konflik saja,” terang Kades Baleharjo.

Menyikapi kekecewaan desa-desa yang luput dari Program PPIP 2011, Kades Kepek Wonosari Bambang Setiawan tidak mau perang komentar yang justru akan mengundang perselisihan antar kepala desa. Bambang menjelaskan, selama ini bantuan fisik maupun non fisik masuk ke Desa Kepek murni dari upaya menerobos sejumlah dinas instansi di Pemerintah Provinsi DIY dan sejumlah kementrian di pusat, selain Alokasi Dana Desa (ADD) dan pendapatan lain desa yang sah.

“Bukan soal pemimpin yang berkarakter peminta-minta. Justru langkah itu bagian kreativitas seorang pemimpin. Kalau lobang satu tidak memberi, ya tentunya kreatif gali lobang yang lain to ya… Toh, dianggap peminta-minta bagi saya ndak masalah, kalau itu hasilnya positif untuk kepentingan masyarakat kami. Jaman sekarang jadi pemimpin ora obah, wargane ora mamah,” ungkap Kades.

Dijelaskan Bambang, bantuan program pembangunan fisik dan non fisik yang masuk ke Desa Kepek selama ini bukan tidak mengundang hambatan dan kendala seperti dialami desa lain di Gunungkidul. Pengajuan program fisik yang diajukan Desa Kepek selama ini banyak tercoret Dinas Pekerjaan Umum (DPU) karena ragam alasan, seperti keterbatasan anggaran. Bambang menilai alasan penolakan itu bukan harus membuat program desa berhenti. Banyak paket bantuan dari sumber keuangan APBD DIY dan APBN yang sebenarnya mudah diakses.

“Iya atau tidak, hasil dari inventarisasi seluruh program fisik dan non fisik APBD Gunungkidul yang masuk ke Desa Kepek tidak lebih hanya 10 persen dari seluruh nilai program bantuan. 55 persen dari APBD DIY dan sisanya 35 persen langsung APBN,” pungkasnya.(Harian Jogja/Endro Guntoro)