SOLOPOS.COM - Irjen Kementerian Pertanian RI, Justan Ridwan Siagaan dan Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo berusaha mengoperasikan rice transplanter atau mesin tanam padi di Bulak Wetan Kepek, Dusun Jimatan, Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kulonprogo, Selasa (2/2/2016). (Rima Sekarani I.N/JIBI/Harian Jogja)

Meningkatkan kesejahteraan petani harus dilakukan

Harianjogja.com, JOGJA--Meningkatkan kesejahteraan petani harus dilakukan jika tak ingin bidang pertanian terus dipunggungi oleh para pemuda dan pemudi. Untuk semakin mensejahterakan petani, hal yang perlu dilaksanakan adalah merubah arah subsidi dari Pemerintah Pusat.

Promosi Moncernya Industri Gaming, Indonesia Juara Asia dan Libas Kejuaraan Dunia

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, Arofa Noor Indriani pada akhir pekan lalu. Menurutnya, subsidi yang diberikan Pemerintah harus dirubah, dari yang awalnya subsidi input (pupuk, benih dan alat mesin pertanian) ke subsidi outpot.

Arofa beranggapan, untuk urusan pupuk dan benih, sebaiknya dibiarkan menjadi urusan petani saja. Sedangkan untuk alat mesin pertanian, imbuhnya, kurang terlalu tepat dengan kondisi pertanian di DIY yang didominasi oleh rumah tangga petani gurem (memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare).

Apa yang disampaikan Arofa sesuai dengan hasil sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik DIY tahun 2013 lalu. Hasil sensus tersebut menyebutkan, dari 455.401 rumah tangga pertanian pengguna lahan di DIY, sebesar 85,70%-nya atau sekitar 424.557 rumah tangga termasuk ke dalam kategori petani gurem.

“Kalau lahan kecil susah pakai mesin. Tidak akan efektif. Karena itu lebih baik dibuat subsidi output. Ketika harga komoditas pertanian turun, pemerintah mensubsidi petani supaya mereka tidak rugi. Atau bisa dibuatkan kios untuk tempat pemasaran atau transportasi untuk mengangkut hasil panen ke kios itu,” ucapnya.

Ia mengatakan, barangkali dengan cara seperti itu para generasi muda akan tertarik menjadi petani karena tingkat kesejahteraan mereka tetap terjamin walau harga dipasaran jatuh. Tapi, ia menyebut harus ada kesepakatan dulu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DIY mengenai peralihan subsidi tersebut. Baru setelah itu dibuat pola subsidinya akan seperti apa.

Masyarakat di DIY sendiri memang saat ini kurang tertarik menjadi petani, jumlahnya terus menurun. Dari data yang dilansir BPS DIY, jumlah rumah tangga pertanian pada 2013 lalu sebanyak 495.781 atau turun 13,77% dibanding sensus pada 2003 yang sebesar 574.920 rumah tangga petani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya