SOLOPOS.COM - Bupati Gunungkidul Badingah (paling kiri) saat melihat bantuan traktor kepada petani yang masih tertahan di DTPH Gunungkidul. Foto diambil Jumat (19/2/2016). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)
Penyuluh pertanian diminta memiliki integritas tinggi, menolak adanya pungutan liar dan menolak praktik korupsi
Harianjogja.com, SLEMAN- Penyuluh pertanian diminta memiliki integritas tinggi, menolak adanya pungutan liar dan menolak praktik korupsi. Tekad tersebut bertujuan agar upaya mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045 bisa diwujudkan.
Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Yustan Riduan Siahaan mengatakan, penyuluh selama ini menjadi penentu kesuksesan program di sektor pertanian. Sebagai garda terdepan, peran penyuluh sangat vital. Terutama dalam mendampingi dan memberikan pemahaman kepada petani agar tanaman tumbuh subur.
“Misalnya, bagaimana tidak terkena wereng atau serangan hama lainnya. Peran penyuluh sangat penting,” katanya dalam kegiatan Pembinaan Integritas Program dan Layanan Pertanian (Protani) di The Rich Jogja Hotel, Jogja, Rabu (25/10/2017).
Indonesia, katanya, bertekad untuk mewujudkan pelayanan pertanian yang bersih dan bebas pungli. Sejumlah upaya sudah dilakukan termasuk menyiapkan sumber daya penyuluh yang memiliki integritas tinggi.
Diakuinya, di bidang pertanian ada beberapa celah yang menjadi ladang pungli khususnya pemberian izin. Yang tidak kalah pentingnya, kata Yustan, pungli juga bisa terjadi pada pemanfaatan bantuan alsintan (alat mesin pertanian).
“Ada kesempatan orang untuk ambil pungli. Kalau kelompok tani enggak tahu, apakah memanfaatkan Alsintan harus bayar transportasi atau tidak? Padahal semua gratis,” tegasnya.
Untuk mencegah itu, pihaknya mengelar Protani untuk mencetak penyuluh-penyuluh pertanian yang memiliki integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Termasuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanian secara profesional, bersih, dan bebas dari pungli kepada masyarakat petani.
“Anti korupsi jangan dianggap harus uang atau tidak. Penyuluh yang tidak bermanfaat bagi petani juga bisa disebut korupsi. Bayangkan, kalau dengan secarik kertas SK-nya dia digaji negara, tapi nggak berfungsi, itukan korupsi juga,” katanya.
Pembinaan Protani itu diikuti oleh sekitar 400 orang, terdiri dari pimpinan dan mahasiswa STPP se-Indonesia. Selain dari DIY dan Jawa Tengah, kegiatan tersebut juga diikuti calon penyuluh pertanian dari Papua Barat, Makassar, Jawa Timur dan Jawa Barat.
“Program ini penting tidak hanya meminimalisasi pungli dan korupsi di sektor pertanian tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian, ” kata Wakil Gubernur DIY Paku Alam X saat membuka kegiatan.
Baginya, penyuluh pertanian yang memiliki integritas tinggi dapat membantu para petani untuk terus meningkatkan produktivitas pertaniannya.