BANTUAN BEDAH RUMAH : Anggaran Bedah Rumah Rp200 Juta Tak Tersalur

Bantuan bedah rumah sebesar Rp200 juta di Gunungkidul tidak tersalur

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengalokasikan dana bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni melalui program beah rumah sebesar R200 juta. Namun, dana tersebut tidak tersalur.

Promosi Tragedi Simon dan Asa Shin Tae-yong di Piala Asia 2023

Ketidakberanian untuk mengalokasikan anggaran bedah rumah itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul Dwi Warna Widi Nugraha. Menurut dia, alokasi tersebut tidak bisa diberikan karena terhalang aturan dalam UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dwi mengakui di tahun lalu sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp200 juta untuk bedah rumah. Namun karena ada peraturan tersebut, maka dana tersebut tidak disalurkan ke masyarakat. “Kalau saat ini memang tidak dialokasikan,” katanya, Selasa (2/2/2016).

Dia menambahkan, untuk perbaikan rumah tak layak huni di Gunungkidul diserahkan sepenuhnya ke pemerintah. Sedang pemkab hanya sebatas mengusulkan keluarga mana yang layak mendapatkan bantuan tersebut. “Kalau pemkab untuk menganggarkan jelas tidak mungkin, karena itu jelas melanggar aturan,” ujarnya.

Untuk diketahui, wacana Pemerintah Daerah dilibatkan dalam program bedah rumah pertama kali disuarakan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Hardi Simamora. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sasaran kegiatan bedah rumah hingga lima tahun ke depan mencapai 1,75 unit rumah.

Sementara itu, dari perhitungan anggaran kementerian dalam lima tahun ke depan hanya mampu menyelesaikan 400.000 unit. Itu berarti masih kekurangan sebanyak 1,35 juta rumah yang perlu dibedah.

“Target ini masih jauh dari penetapan dalam RPJMN. Oleh karenanya, kami mendorong pemkab dan pemkot untuk mendukung program ini dengan alokasi dana APBD,” kata Hardi seperti yang dikutip dalam berita Harian Jogja.