SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang tunai rupiah. (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)
Sebanyak enam kabupaten dan 45 kota di Indonesia awalnya ditunjuk sebagai lokasi uji coba BPNT 2017.
Harianjogja.com, KULONPROGO-Pelaksanaan uji coba Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2017 di Kulonprogo telah ditunda hingga waktu yang belum ditentukan sejak akhir Februari lalu. Pemkab Kulonprogo kemudian menerima informasi jika program tersebut bakal terealisasi pada Mei atau Juni mendatang.
Sebanyak enam kabupaten dan 45 kota di Indonesia awalnya ditunjuk sebagai lokasi uji coba BPNT 2017. Program itu ditargetkan menyasar 1,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan diluncurkan secara serentak pada 23 Februari lalu. Namun, jumlah KPM lalu diketahui berkurang menjadi 1,2 juta. Kulonprogo pun menjadi salah satu kabupaten yang terkena imbas pemangkasan tersebut sehingga harus menunda pelaksanaan BPNT.25
Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo, Sunaryo mengatakan, belum ada kepastian mengenai waktu penundaan BPNT. Pemkab Kulonprogo saat ini tetap melanjutkan program penyaluran bantuan rastra yang sudah berjalan sebelumnya sembari menunggu informasi dari pemerintah pusat. “Belum ada kepastian. Info sementara katanya Mei atau Juni,” ungkap Sunaryo, Jumat (24/3).
Sebanyak tujuh kecamatan di Kulonprogo diproyeksikan menerapkan program BPNT tahun ini. Diantaranya Kecamatan Pengasih, Sentolo, Galur, Lendah, Panjatan, Temon, dan Wates. Setiap KPM berhak atas bantuan senilai Rp110.000. Pada tahap awal, Bulog menyiapkan bantuan pangan berupa beras dan gula pasir yang dapat diakses melalui agen penyalur bahan pangan di wilayah masing-masing.
Menurut Sunaryo, program itu tidak hanya diyakini mampu menyalurkan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran. Kualitas bahan pangan yang diterima KPM juga menjadi lebih terjamin. “Itu berasnya tetap berkualitas baik sehingga diharapkan tidak banyak komplain,” kata Sunaryo.
Sebelumnya, Kepala Perum Bulog Divre DIY, Miftahul Adha mengatakan program BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Program tersebut juga memberikan kendali kepada KPM untuk mengontrol penggunaan bantuan. Hal itu karena tidak ada waktu khusus untuk menggunakan BPNT sehingga KPM bisa memanfaatkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.