SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
BANTUL—Masyarakat dimungkinan lebih kesulitan untuk mendapatkan bantuan sosial pada 2012. Pasalnya dengan adanya Permendagri 32/2011 tentang hibah/bantuan,warga tak dapat langsung mendapatkan bantuan ketika menyodorkan proposal ke Pemkab.
Belum lagi,Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 2012 hanya direncanakan mengkover 100.000 warga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan apapun,sementara Bayankes juga dihapus.
“Bisa jadi dengan adanya permendagri itu,bantuan diperoleh pada tahun berikutnya.Bisa jadi itu,ketika warga sudah tak membutuhkan lagi,”kata Bupati Bantul Sri Suryawidati dalam jumpa persnya di ruang kerjanya,Jumat(11/11).
Permendagri itu mengamanatkan permintaan bantuan sosial dari masyarakat itu sudah dimasukan di awal,pada APBD 2012. Padahal,selama ini,mekanisme di Bantul,warga dapat memperoleh bantuan dari pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya di instansi terkait dan diatur dalam Peraturan Bupati.
Bupati mengaku telah melakukan komunikasi dengan Kementrian Dalam Negeri terkait peraturan itu,tapi justru tak mendapatkan jawaban.”Kementrian ora mudeng,ora ngerti jawabannya.Karena itu,kami minta pemahaman dari masyarakat,”ucapnya.
Dia mengaku heran dengan peraturan tersebut,sementara orang yang sakit tidak dapat diprediksi jauh sebelumnya.”Misalnya ujug-ujug loro,apa ya kami bisa memprediksi.Ini jelas merepotkan,”akunya.
Di tempat yang sama,Plt Sekretaris Daerah Bantul Riyantono dengan adanya peraturan baru tersebut membuat daerah langsung memasukan 7000 proposal di dinas sosial dan 4000 proposal dari Bagian Administrasi ke dalam RAPBD 2012,yang selama ini masih mengantre.
“Sudah kami list semuanya.Mau bagaimana lagi. Soalnya,pengajuan itu juga harus by name,tidak bisa fiktif.7000 dan 4000 proposal sudah kami masukan (dalam RAPBD 2012),”ungkapnya.
Toni,sapaan akrabnya,menuturkan pada APBD 2012,memang ada perencanaan program Jamkesda,tapi tak kemudian menutup Bayankes.Yang jelas,ungkap dia,untuk anggaran kesehatan,Bantul hanya mampu menganggarkan Rp9 miliar.(HARIAN JOGJA/Andreas Tri Pamungkas)