Bantul Bantu UMKM Dapatkan Sertifikat Halal

Harianjogja.com, BANTUL- Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada bidang olahan pangan di wilayah setempat untuk mendapatkan sertifikasi halal agar produk pengusaha kecil itu diterima pasar modern.

“Tahun depan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] kami ada dana sekitar Rp200 juta untuk membantu pengusaha kecil dan UMKM mendapat sertifikasi halal agar produknya bisa masuk ke pasar-pasar modern,” kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul Partogi Pahpahan, Minggu (26/10/2014).

Promosi Ayo Mudik, Saatnya Uang Mengalir sampai Jauh

Menurut dia, pihaknya mengakui saat ini masih banyak produk olahan pangan dari UMKM Bantul belum mendapat sertifikasi halal, sehingga memang sebagian produk Bantul belum dipasarkan ke pasar-pasar modern, melainkan masih di pasar tradisional.

“Kalau dari seratus persen, memang baru sekitar 20 persen, dan seperti yang kita lihat dalam beberapa pameran olahan pangan belum semua sertifikasi halal, makanya akan didanai dari APBD agar bagaimana nanti tertulis terdaftar Dinas Kesehatan dan halal,” katanya.

Ia mengatakan dalam memfasilitasi UMKM olahan pangan mendapat sertikasi halal pihaknya tidak melakukan secara menyeluruh, melainkan kepada pelaku usaha yang siap dan produknya sudah dikenal masyarakat luas dan berpotensi diterima pasar modern.

“Kami fasilitasi secara bertahap, untuk berapa itemnya kami belum tahu, namun setiap sertikasi halal untuk butuhnya sekitar Rp850 ribu Rp1,5 juta per item tergantung komoditi, maka Rp200 juta kami berikan sesuai komoditi,” kata Partogi.

Sementara itu, kata dia selain fasilitasi sertifikasi halal, pemerintah daerah juga akan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM dalam mengemas produk olahan pangan, karena diakui masih banyak pengusaha kecil yang belum dapat mengemas produk makanan dengan baik.

“Masih banyak kemasan produk pangan yang kurang menarik sehingga masih perlu disempurnakan, padahal kita tahu bahwa konsumen yang akan membeli itu pertama kali yang dilihat adalah kemasannya. Jadi memang perlu ada bantuan dari dinas,” katanya.