Bantul Baru Belanjakan Anggaran Daerah 65%

Serapan anggaran daerah Kabupaten Bantul hingga jelang akhir tahun baru mencapai 65%.
Harianjogja.com, BANTUL— Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul rendah. Hingga triwulan ketiga 2017, tercatat serapan APBD baru mencapai 65% dari total Rp2,078 triliun. Beberapa kendala ditengarai jadi penyebabnya diantaranya banyaknya pembangunan fisik yang belum rampung.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul, Sri Edi Astuti pada Rabu (4/10/2017) mengatakan, banyaknya pembangunan fisik yang masih belum selesai dikerjakan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan juga molor diserahkan. Hal tersebut tentu saja berimbas pada rendahnya catatan serapan APBD pada triwulan ketiga. Selain itu, Sri menyebut laporan keuangan triwulan ketiga biasanya akan selesai pada awal triwulan keempat. “Nah kalau data 65% itu masih triwulan ketiga, jadi laporan belum masuk,” ujarnya.

Promosi Mi Instan Witan Sulaeman

Sri juga menengarai adanya tambahan dana dari pusat seperti Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNas) yang nilainya cukup besar yakni Rp72 milyar jadi penyebab lainnya. Sebab tambahan dana tersebut juga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Adanya tunjangan guru dan dana insentif yang belum cair juga berpengaruh pada besaran serapan APBD 2017. “Nanti kalau itu cair, serapannya bakal naik sampai lima hingga nam persen. Nilainya cukup besar,” kata dia.

Hal berbeda disampaikan oleh Anggota Komisi A DPRD Bantul, Amir Syarifuddin. Amir menganggap adanya beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru juga berpengaruh pada rendahnya serapan APBD. Menurutnya, masih banyak OPD yang takut melakukan kesalahan dalam penggunaan anggaran pada dinasnya masing-masing. Kekhawatiran tersebut malah membuat serapan APBD di OPD tersebut menjadi tidak maksimal. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong agar seluruh OPD tetap melaksanakan semua penganggaran yang memang sudah direncanakan pada 2017 ini. “Sudah kami kritisi pada Prognosis lalu. Kan sudah tahu mekanismenya, jadi lakukan saja,” ucapnya.

Amir menambahkan rendahnya serapan APBD juga dapat dipicu keterlambatan proses lelang di beberapa OPD. Proses lelang beberapa proyek fisik dengan nilai milyaran rupiah di sejumlah OPD baru dimulai pada triwulan ketiga. Padahal, proses lelang tersebut seharusnya digulirkan pada triwulan kedua. Permasalahan lainnya yakni penundaan pencairan anggaran, padahal lelang telah selesai dilakukan.

Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih membantah serapan APBD 2017 rendah. Halim berpendapat banyaknya anggaran yang masih tersisa bukan disebabkan rendahnya serapan melainkan karena sejumlah faktor lain. Antara lain, efisiensi anggaran dan keterbatasan waktu. “Sisa itu jangan selalu dimaknai tidak terserap. Kecuali kalau memang tidak bisa dilaksakan karena suatu hal,” bantahnya.