Bantul krisis pegawai

BANTUL—Kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Bantul terjadi hampir merata di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daaerah (SKPD). Namun, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantul belum punya solusi untuk menyiasatinya moratorium PNS yang sudah diterapkan.

“Moratorium hingga akhir Desember 2012. Itupun belum kalau belanja pegawai kami justru lebih dari 50 persen karena ada yang harus pengangkatan honorer,” ujar Kepala BKD Bantul, Maman Permana saat ditemui di kantornya, Selasa (13/12).

Promosi Era Emas SEA Games 1991 dan Cerita Fachri Kabur dari Timnas

Dari catatan BKD, kebutuhan pegawai di Bantul meliputi Dinas Pertanian yang membutuhkan 49 tenaga penyuluh pertanian dari total kebutuhan 95 tenaga dan lima orang dokter hewan. Dinas Sosial butuh 17 orang pegawai, dibutuhkan juga 18 tenaga penyuluh perikanan dari total kebutuhan 29 tenaga. Penyuluh KB masih butuh 23 tenaga dari kebutuhan total 75 orang serta perlu tambahan 11 tenaga penguji kelayakan kendaraan dan 470 guru Sekolah Dasar. Apalagi kebutuhan guru di Bantul pada 2012 semakin banyak, karena pada awal tahun tedapat 261 guru SD yang akan pensiun.

Diakui Maman kekurangan pegawai itu menganggu pelayanan masyarakat. ”Ya sebetulnya kondisi sekarang boleh dikatakan krisis,” tandasnya.

Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai, Isa Budi Hartono mengatakan, BKD kini tengah berusaha memecahkan masalah kekurangan guru SD. ”Sementara ini saja,” ungkapnya.

Untuk mengatasinya, kata Isa, pihaknya akan melakukan redistribusi dan reposisi, yakni menempatkan kelebihan guru di SMP ke SD, atau dari TK yang kebanyakan guru negeri mengajar sekolah swasta ke SD dan mengembalikan guru yang semula mengajar SD.(Harian Jogja/Andreas Tri Pamungkas)