SOLOPOS.COM - Foto ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Bhekti Suryani)
Kemiskinan Bantul, daerah di dekat kawasan JJLS menjadi perhatian.
Harianjogja.com, BANTUL — Visi misi Gubernur DIY, Sri Sultan HB X yang tertuang dalam slogan “Among Tani Dagang Layar” ditangkap oleh Pemkab Bantul untuk menata kawasan pesisir selatan, termasuk dalam hal penanggulangan kemiskinan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, Fenty Yusdayanti menyebut pihaknya memprioritaskan penanggulangan kemiskinan di beberapa daerah di selatan yang dilewati JJLS, Imogiri dan Dlingo.
“Kami fokus di daerah-daerah yang terkena pengembangan bandara, seperti di JJLS,” katanya pada Rabu (9/8/2017).
Sebab menurutnya beberapa daerah tersebut ke dapan, sangat berpotensi untuk berkembang. Apalagi jika JJLS telah dimanfaatkan maka potensi lokal yang ada dapat menjadi alternatif untuk mengatasi angka kemiskinan sebesar 14,3% di seluruh Bantul.
Fenty menambahkan Bappeda menargetkan penurunan angka kemiskinan tersebut setiap tahunnya. Maka program keterbukaan data dan informasi kemiskinan yang diluncurkan Selasa (8/8/2017) lalu bermaksud agar program penanggulangan kemiskinan Bantul dapat tepat sasaran dan didasarkan atas data yang valid.
Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Daerah Bantul, Riyantono. Menurutnya penanggulangan kemiskinan merupakan program prioritas Pemkab Bantul. Apalagi visi Gubernur yang akan menjadikan selatan sebagai beranda DIY dianggapnya merupakan pekerjaan rumah besar bagi pemkab.
“Jangan sampai kita [Bantul] hanya sekadar dilewati saja, kita harus jadi destinasi,” tuturnya.
Maka menurut Riyantono, pemkab memiliki program OVOP yakni One Village One Product yang bermaksud menggali potensi lokal yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi warganya. Hal tersebut akan berpengaruh secara langsung pada program prioritas penanggulangan kemiskinan. Ia menambahkan, pihaknya akan berusaha mengatasi permasalahan kemiskinan hingga akarnya, bukan hanya sekedar stimulus saja. Oleh sebab itu, dengan OVOP masyarakat akan dilibatkan secara langsung untuk mengatasi permasalahan ini bersama dengan pemerintah.
“Masyarakat akan jadi subjek, bukan hanya objek saja,” tegasnya.