SOLOPOS.COM - Ilustrasi diorama pemungutan suara. (JIBI/Harian Jogja/Dok)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan dikukuhkan pada 9 Februari mendatang. Namun masalahnya ribuan calon petugas KPPS belum memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi.
Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul Is Sumarsono memaparkan, pihaknya saat ini tengah memetakan calon petugas KPPS yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat pendidikan kemudian melaporkannya ke KPU pusat.
Menurut Is, Gunungkidul membutuhkan sebanyak 13.223 petugas KPPS, namun dari data yang masuk KPU banyak diantara calon KPPS tidak memenuhi persyaratan seperti ijazah.
“Menurut aturan KPPS itu minimal berijazah SLTA tapi banyak dukuh yang akan akan menjadi KPPS berijazah SLTP,” kata Is saat dihubungi Minggu (2/2/2014).
Meski rekrutmen KPPS menjadi kewenangan Petugas Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, lanjut Is, namun KPU bertanggungjawab langsung terhadap posisi KPPS. Dia berharap persoalan minimal pendidikan calon petugas KPPS bisa selesai sebelum 9 Februari.
Is menambahkan, selain dari unsur masyarakat, petugas KPPS rencananya akan ada penambahan personil dari Satuan Polisi Pamong Praja melalui personil perlindungan masyarakat (Linmas).
“Rencananya ada penambahan KPPS dari Satpol PP dua personil Linmas tiap TPS,” ujar Is.
Untuk menjaga netralitas KPPS, Is juga berharap Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bisa mengawasi kinerja KPPS.
Terpisah Ketua Panwaslu Gunungkidul Buchori Ichsan mengaku siap mengawasi KPPS baik melalui pengawas pemilu lapangan (PPL) maupu pengawas kecamatan (Panwascam). Menurut dia, banyaknya KPPS dari unsur dukuh perlu menjaga independensi.
“Kalau tidak terjamin independensinya KPPS bisa bermasalah nanti,” tukas Buchori.