Banyak Nama Tidak Valid dalam Data Penerima Rastra di Bantul

Kuota Bansos Rastra Bantul bulan ini ditetapkan sebanyak 97.472 Kartu Penerima Manfaat (KPM)

Harianjogja.com, BANTUL – Kuota Bansos Rastra Bantul bulan ini ditetapkan sebanyak 97.472 Kartu Penerima Manfaat (KPM). Namun sampai saat ini dari semua By Name By Address (BNBA) KPM, tidak semuanya valid.

Promosi Ada BDSM di Kasus Pembunuhan Sadis Mahasiswa UMY

Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Bantul, Saryadi, mengatakan pendistribusian Bansos Rastra di Bantul akan dimulai hari ini sampai awal Februari. Saat ini Dinsos Bantul sedang menunggu hasil verifikasi BNBA dari seluruh Desa dan Dusun.

“Sementara hari ini kami kirim pada yang sudah siap datanya [BNBA] dulu yaitu Piyungan, besok Dlingo, lainnya menyusul,” kata Saryadi, Senin (29/1/2018).

Saryadi mengatakan seluruh Desa di Bantul sudah diberikan data BNBA dan sedang dalam proses verifikasi data. Namun dari 50% data BNBA yang sudah diverifikasi, ternyata tidak semuanya valid.

Beberapa orang yang ada di BNBA dinyatakan meninggal dunia, data ganda atau pindah domisili. Sehingga dipastikan bansos rastra yang didistribusikan akan kurang dari kuota tersedia.

Apabila setelah verifikasi data BNBA tidak valid tersebut disusulkan, Saryadi mengatakan, penerima yang tidak masuk BNBA tidak bisa menerima bansos rastra. Sebab untuk bansos rastra, pengubahan kuota KPM harus dengan SK menteri.

Maka prosesnya akan panjang dan tidak semudah mengubah KPM saat subsidi rastra yang cukup dilakukan dengan musyawarah desa. “Harus tertib. Keputusan itu selain diatur dengan keputusan menteri juga diatur dalam permendagri nomor 32 tahun 2011,” kata Saryadi.

Saryadi menambahkan hari ini ada dua kabupaten lainnya yang mendistribusikan bansos rastra yaitu Gunungkidul dan Sleman. Adanya pendistribusian serempak membuat Bulog tidak bisa langsung menukar kualitas beras yang buruk.

Sementara untuk BPNT, akan dilaksanakan awal Februari tepat saat bansos rastra usai. Namun hingga saat ini, Dinsos Bantul masih melakukan pemetaan agen agar letaknya merata di tiap desa.

“Kalau verifikasi lapangan, menentukan mana agen yang layak, kita sudah lakukan. Tinggal nunggu persetujuan calon agen juga,” kata Saryadi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Bantul Eddy Susanto, mengatakan ada kemungkinan pelaksanaan BPNT di Bantul akan mundur. Saryadi membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan apakah pelaksanaan BPNT di Bantul akan mundur atau tidak tergantung pada hasil survey kelayakan oleh pusat yang datang di akhir Januari.

“Kalau hasilnya dinyatakan belum siap ya mundur, apakah konsekuensinya tetap bansos rastra atau tidak, kami juga belum tahu,” kata dia.