SOLOPOS.COM - Ilustrasi
Konflik yang bermula dari pungutan liar (pungli) itu telah memicu kemarahan ratusan warga Dadapayu.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Puluhan perangkat desa di Desa Dadapayu, Semanu, Gunungkidul menandatangani dukungan pelengseran kepala desa Rukamto. Konflik yang bermula dari pungutan liar (pungli) itu telah memicu kemarahan ratusan warga Dadapayu.
Puluhan perangkat Desa Dadapyu pada Rabu (2/11/2016) menandatangani surat pernyataan dukungan pelengseran Rukamto dari jabatannya sebagai kepala desa. Kepala Dusun Nogosari, Desa Dadapayu, Semanu Jumadi mengatakan, ada sekitar 29 perangkat desa yang menandatangani kesepakatan pelengseran Rukamto tersebut.
Mulai dari kepala dukuh hingga perangkat desa yang bertugas di balai desa. “Dukuh ada 20, lainnya perangkat desa mulai dari kaur [kepala uruan], kabag [kepala bagian],” kata Jumadi, Rabu (2/11/2016). Surat dukungan pelengseran itu disertai berita acara penandatanganan.
Surat tersebut kata Jumadi akan dilampirkan dalam surat permohonan peringatan untuk Rukamto yang disampaikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ke Bupati Gunungkidul, Badingah. “BPD akan melayangkan surat permohonan ke bupati agar Pak Rukamto diberi surat peringatan. Surat dukungan pelengseran dari perangkat desa itu akan dilampirkan untuk memperkuat surat ke bupati,” paparnya lagi.
Menurut Jumadi, para perangkat desa menandatangani surat dukungan pelengseran itu tanpa disertai paksaan. Ia mengklaim surat tersebut sebagai dukungan perangkat desa kepada warga Dadapayu yang menginginkan Rukamto mundur.
Selain itu kata Jumadi, pamong ingin segera pemerintahan desa berjalan efektif tanpa konflik. “Kalau kepala desanya menjabat lagi percuma saja enggak efektif pemerintahannya, karena masyarakat sudah tidak percaya,” tuturnya lagi.
Tokoh masyarakat setempat Herman mengatakan, dukungan perangkat desa itu memperkuat tekad warga agar Rukamto lengser. Sayang kata dia, hingga Rabu, kepala desa yang baru menjabat sepuluh bulan itu tidak muncul ke Dadapayu.
Warga berencana membawa massa lebih besar dari sebelumnya. “Rencananya warga mau datang lagi ke balai desa dengan massa lebih besar tapi belum disepakati jadi tidaknya serta waktunya,” tutur Herman.