SOLOPOS.COM - Pantai Baron, salah satu objek wisata di Gunungkidul. (JIBI/Harian Jogja/ Kusnul Isti Qomah)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul menilai biaya sosial untuk menerapkan peraturan sepadan pantai sangatlah besar. Penerapan itu dinilai menjadi tantangan besar pagi pemerintah dan masyarakat.
Kabid Pendayagunaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut dan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Gununungkidul Saidin TS menuturkan selama ini masyarakat tebiasa memanfaatkan Sultan Grond (SG) yang umumnya terletak 30 meter hingga 50 meter dari laut. Sementara batasan sepadan pantai jaraknya 100 meter dari pasang surut tertinggi.
“Dicari dulu mana batasan saat pasang tertinggi dan diukur 100 meter dari itu. Memang untuk menerapkan serta merta tentu tidak mudah karena sudah ada masyarakat yang mengelola pantai terlebih dahulu,” papar dia, Senin (25/11/2013) di Pantai Baron.
Saidin menuturkan, untuk mewujudkan hal itu biaya sosialnya sangat tinggi. Pasalnya menyangkut kepentingan masyarakat luas yang selama ini mengandalkan wilayah sepadan pantai untuk menyambung hidup. Hampir di semua pantai melanggar sepadan pantai.
“Justru ini tantangan bagi Pemkab Gunungkidul dan masyarakat sendiri. Misalnya, kelompok penjual yang berjualan di pasir Pantai Baron kami harap bisa dibubarkan. Kami minta pihak desa mencari jalan keluarnya,” tutur dia.
Salah satu pedagang di Pantai Sepanjang Winarto mengaku siap memindah gazebonya apabila memang melanggar peraturan. Namun ia juga harus ikut peraturan yang ditetapkan kelompok sadar wisata.
“Ya kalau sudah aturannya mau apa lagi? Kami manut saja to? Kami menunggu sosialisasi dari pemerintah dan mekanismenya,” tutur dia.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gunungkidul Sujarwo sempat menuturkan penataan di wilayah pantai akan dilakukan. Namun dalam prosesnya tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa lantaran menyangkut masyarakat.