SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
BANTUL – Menjamurnya bisnis properti tidak membawa dampak yang berarti bagi perekonomian di wilayah Kabupaten Bantul. Meski terus menggerus lahan subur karena beralih fungsi jadi komplek perumahan, merebaknya bisnis itu sama sekali tidak menambah pendapatan asli daerah (PAD).
“Pajaknya tidak masuk ke Bantul,” kata Bupati Bantul Sri Surya Widati saat ditemui di kantornya, Kamis (2/1) lalu. Maka itu, Bupati berharap agar sejumlah instansi terkait di jajaran Pemkab Bantul dapat menarik para pebisnis properti itu agar juga membuka kantor cabang di Bantul.
“Kan sayang kalau lahan subur di Bantul terus digerus untuk perumahan, sementara tidak ada kontribusi penggantinya,” tandas Bupati. Sebagaimana diketahui, setiap tahun maksimal 40 hektare lahan subur di Bantul berubah menjadi areal perumahan dari bisnis properti.
Meski sampai sekarang masih ada sekitar 13 ribu hektare lahan subur untuk areal pertanian, ancaman rawan pangan tetap saja menghantui generasi mendatang. “Setidaknya ada 10 pengembang perumahan yang mengajukan ijin membangun di Bantul tiap tahunnya,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Riyantono, belum lama ini.
Senada diutarakan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul, Fenti Yusdayati, Jumat (3/2). Menurut Fenty, menjamurnya komplek perumahan di Bantul hanya memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang tidak langsung.
“Setidaknya mampu menggerakkan roda perekonomian di sekitar tumbuhnya komplek perumahan itu,” kata Fenty. Yang dimaksud yakni para penghuni perumahan itu bisa menambah penghasilan warga sekitar yang membuka usaha warung, toko, dan lain-lain.
“Ya hanya itu saja,” imbuh Fenty. Menanggapi usulan Bupati agar para pebisnis properti bersedia membuka kantor cabang di Bantul, Fenty mengapresiasi positif. Namun, untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan kerjasama lintas instansi. (HARIAN JOGJA/Dinda Leo Listy)