SOLOPOS.COM - Suasana antrean pencairan dana JHT di Gedung BPJS Ketenagakerjaan Jogja, Jumat (4/9/2015). (JIBI/Harian Jogja/Abdul Hamied Razak)
BPJS kesehatan tak diminati oleh DPRD Gunungkidul, kini mereka akan didaftarkan untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Anggota DPRD Gunungkidul mulai melirik penggunaan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meski masalah asuransi kesehatan mereka belum terpencahkan hingga sekarang.
Jika tidak ada hambatan, masing-masing anggota akan tercover empat jaminan mulai dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja.
Hanya, untuk cover jaminan baru tersedia untuk asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan. Sedang untuk jaminan kematian dan kecelakaan kerja kemungkinan baru dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2016.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Gunungkidul Eko Rustanto mengatakan, sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sudah dilakukan pada Senin (25/1/2016) lalu. Namun demikian, belum semua dewan bisa menerima kebijakan itu karena masih ada anggota yang dalam tahap mempertimbangkan.
“Kalau saya jelas tidak mempermasalahkan, karena iuran itu juga sebagai tabungan karena bisa diambil saat purna tugas nanti,” kata Eko kepada wartawan, Minggu (31/1/2016).
Dia menjelaskan, untuk iuran kepesertaan seluruh anggota sudah dialokasikan anggaran sekitar Rp800 juta di tahun ini. Dari iuran ini, masing-masing dewan akan mendapatkan tabungan sekitar Rp40 juta saat purna tugas di 2019 mendatang.
“Untuk iuran tidak beda jauh dengan BPJS Kesehatan, tapi yang membedakan kepesertaan ini [BPJS Ketenagakerjaan] lebih seperti dalam bentuk tabungan hari tua yang bisa diambil saat selesai bertugas,” ucapnya.