BPJS KESEHATAN : Warga Mampu di Gunungkidul Didorong Ikut Kepesertaan Mandiri

BPJS Kesehatan untuk warga mampu di Gunungkidul disarankan jenis kepesertaan mandiri

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan mendorong sekitar 15% dari total jumlah penduduk di Gunungkidul untuk ikut serta dalam program Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara mandiri.

Promosi Pembunuhan Satu Keluarga, Kisah Dante dan Indikasi Psikopat

Hingga sekarang, di Gunungkidul dari total 749.447 jiwa, sebanyak 76% warga yang ikut dalam program BPJS baik itu yang dibiayai negara atau pun mandiri.

Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Priyanta Madya Satmaka mengakui hingga sekarang belum seluruh penduduk di Gunungkidul ikut dalam kepesertaan BPJS.

Sesuai dengan target dari pemerintah pusat, pada 2019 seluruh warga harus sudah tercover dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

“Untuk saat ini masih ada sekitar 24% persen penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan,” kata Priyanta kepada Harian Jogja, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap warga yang mendapatkan bantuan. Dari jumlah tersebut ada sekitar 15% warga yang masuk dalam kategori mampu sehingga diharapkan ikut program BPJS secara mandiri.

“Kami sudah membuat pemetaan, dan saat ini tinggal merampungkan formulasinya seperti apa,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, sambung Priyanta, pihaknya bekerja sama dengan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Gunungkidul dan Kantor Perwakilan BPJS terus melakukan sosialiasi. Harapannya masyarakat yang mampu sadar dan bisa ikut kepesertaan tersebut secara mandiri.

“Kalau disuruh menalangi semua jelas tidak mampu, karena diperkirakan butuh biaya puluhan miliar setiap tahunnya. Sementara itu, kemampuan pemkab juga terbatas pada anggaran,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala Operasional BPJS Gunungkidul Syarifatun Kurniaekawati mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemkab agar seluruh warga masuk dalam jaminan sosial. Sebab, di 2019 nanti, ada ketentuan seluruh masyarakat harus tercover jaminan kesehatan.

“Kita terus melakukan sosialisasi, dan mudah-mudahan bisa terpenuhi sesuai target,” kata Syarifatun.

Dia menjelaskan, selain terus berkoordinasi mengenai kepesertaan bagi masyarakat kurang mampu melalui Penerimaan Bantuan Iuran (PBI), pihaknya juga terus mendorong masyarakat ikut kepeseraan melalui program mandiri. Salah satu sasaran yang dituju adalah perangkat desa beserta keluarganya. Sebab, hingga saat ini seluruh perangkat desa di Gunungkidul belum masuk dalam jaminan tersebut.

“Kami terus berusaha, baik itu melalui koordinasi dengan pemkab atau dengan sosialisasi langsung ke masyarakat,” tutur dia.