SOLOPOS.COM - Kantor Perusahan Daerah (PD) Aneka Dharma yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No.36, Kecamatan Bantul, Bantul. Senin (26/9/2016). (Irwan A. Syambudi/JIBI/Harian Jogja)

BUMD Bantul menjadi perhatian DPRD

Harianjogja.com, BANTUL–Molornya pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS) PD Aneka Dharma akhirnya direspon kalangan legislatif.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Baca Juga : BUMD BANTUL : Sempat akan Ditutup PD Aneka Dharma Akan Dikucuri Dana

Wakil Ketua II DPRD Bantul Mahmud Ardi Widanto meminta RUPS salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut segera diselesaikan. Mengingat, rampungnya RUPS ini menjadi salah satu syarat pencairan dana penyertaan modal sebesar Rp2 miliar.

“Kalau tidak selesai saya khawatir penyertaan modal dari APBD 2017 tidak akan cair,” jelas Ardi, sapaannya, Jumat (14/4/2017).

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu berpendapat, BUMD yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman tersebut bakal merugi bila tidak memperoleh gelontoran dana penyertaan modal. Pasalnya, progres usaha percetakan dan toko modern yang dikelola Aneka Dharma selama ini juga pas-pasan. Padahal, jajaran direksi baru butuh suntikan modal untuk membuka usaha baru.

Sayangnya, hingga kini dirinya tak mengetahui persis penyebab molornya RUPS tersebut. Ia menduga ada sejumlah kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban direksi lama. Terutama, terkait dengan penggunaan dana penyertaan modal beberapa tahun silam, ia menduga gelontoran modal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahkan, saat ditanya terkait wacana pemutihan segala tunggakan itu dalam RUPS, ia pun mengaku tak tahu.
“Intinya, ya tidak bisa diputihkan begitu saja. Dasarnya apa?” ketusnya.

Atas dasar itu, Ardi menyarankan proses RUPS berjalan semestinya. Tanpa ada pemutihan yang bertujuan menghapus berbagai kesalahan jajaran direksi lama itu. Ardi juga meminta Bagian Administrasi Perekonomian Setda yang bertugas mengawasi sekaligus membina BUMD bisa transparan terhadap perkembangan kondisi internal PD Aneka Dharma.

“Walaupun seandainya ada yang berkonsekuensi kepada hukum,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Bagian Administari Perekonomian Setda Supriyanto Widodo menyatakan, sudah ada rumusan terkait berbagai hal yang akan dipertanggungjawabkan dalam RUPS nanti. Salah satunya terkait laporan pertanggungjawaban keuangan. Rumusan ini terbentuk setelah Bagian Administrasi Perekonomian berkoordinasi dengan jajaran direksi baru dan lama belum lama ini.

“Termasuk rumusan mengenai Bantul Radio dan terkait pengangkatan direktur baru,” ucapnya.

Ketika disinggung mengenai usulan pemutihan, bekas kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Bantul ini berdalih belum mengetahui persis. Bahkan, belum mendengarnya. Supri, sapaannya juga sempat bertanya dari mana awak media memperoleh informasi tersebut.

Kendati begitu, Supri akhirnya buka suara. Menurutnya, dalam neraca PD Aneka Dharma tercatat beberapa aset. Hanya, sebagian aset yang ditaksir senilai Rp500 juta ini sebenarnya sudah tidak ada. Salah satu contohnya, aset bangunan di timur kawasan Pasar Seni Gabusan. “Di depan Waterpark dulu ada bangunannya. Setelah dibangun Waterpark bangunan itu dibongkar,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya