Cegah TKI Ilegal, Pemkab Gunungkidul Pilih Kembangkan Objek Wisata

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul fokus mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi pariwisata. Langkah ini diambil untuk mengurangi minat masyarakat pergi ke luar negeri. Apalagi secara ilegal
menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI).

Sebab, salah satu faktor pendorong masyarakat untuk bekerja ke luar negeri adalah minimnya lapangan pekerjaan di tingkat lokal. Terlebih lagi, saat bekerja di sana mendapatkan iming-iming gaji yang lebih besar.

Promosi Jaga Jaringan, Telkom Punya Squad Khusus dan Tools Jenius

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Syarief Armunanto mengakui faktor ekonomi menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Hal ini diperparah dengan minimnya lapangan pekerjaan di tingkat lokal.

“Biasanya warga pergi ke luar negeri dikarenakan iming-iming gaji yang tinggi. Sedang, lapangan pekerjaan yang ada belum mampu untuk menampung mereka semua,” kata Syarief kepada Harianjogja.com, Kamis (25/9/2014).

Dia juga tidak menampik masih banyak tenaga kerja Indonesia asal Gunungkidul berstatus sebagai pekerja ilegal. Akibat status tersebut, lanjutnya, menimbulkan permasalahan sendiri. Sebab, status itu rawan terjadi tindak kriminal.

“Untuk itu, kami terus mengembangkan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Salah satunya melalui pengembangan potensi pariwisata yang ada,” ungkapnya.

Syarief menjelaskan saat pengembangan potensi wisata berjalan dengan baik, maka akan memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar. Salah satunya, memberikan lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar.

Dia mencontohkan keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui potensi pariwisata dapat dilihat di wisata Gua Pindul, Gunung Api Purba Nglanggeran atau air terjun Sri Gethuk. Menurut Syarief, keberhasilan pengelolaan objek wisata tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian warga.

“Kami tidak melarang masyarakat untuk bekerja ke luar negeri, tapi syaratnya harus melalui jalur resmi. Tapi, alangkah lebih baik lagi bila mereka bisa bekerja di tempat sendiri. Sebab, mereka juga ikut berperan dalam pembangunan wilayah,” tegas Syarief.