Cuek dengan Aksi Sweeping Ormas, Berpotensi Terpapar Radikalisme

Kulonprogo miliki benih radikalisme, ektremisme, dan terorisme.

Harianjogja.com, KULONPROGO–Kulonprogo diyakini memiliki embrio radikalisme ektremisme dan terorisme (RET). Pasalnya jumlah warga miskin di wilayah ini tergolong tinggi di DIY. Tingginya kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dianggap memicu suburnya RET.

Promosi Tragedi Simon dan Asa Shin Tae-yong di Piala Asia 2023

Hal tersebut dikatakan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI, Irjen. Pol. Hamli dalam seminar di Kulonprogo yang dihadiri ratusan perserta dari Pembelajaran Perempuan dan Anak Kulonprogo dan Sri Kandi Lintas Iman DIY, Selasa (23/1/2018). “Namanya ketidakadilan, kemiskinan, kesenjangan menjadi lahan subur untuk terorisme itu tadi,” kata Hamli, Selasa.

Adapun menurut Hamli, cara paling efektif untuk menangkal berkembangnya gerakan RET di Kulonprogo ialah dengan menjunjung tinggi kearifan lokal. Masyarakat yang masih Tepo Sliro ia nilai susah untuk disusupi pemikiran radikal dan ekstrem yang nantinya membuat tindakan teror. “Kalau sudab sendiri sendiri, masyarakat hidup secara ekslusif, maka mereka tinggal masuk saja,” kata Hamli.

Narasumber lainnya Kyai M. Mustafid mengatakan penelitiannya terhadap polisi, TNI, tokoh agama, dan masyarakat di Kulonprogo, menunjukkan kecenderungan mereka diam ketika terjadi aksi sweeping dan pembubaran diskusi yang ada di DIY. Padahal kebanyakan narasumber dalam penelitian itu tidak setuju dengan adanya akasi pembubaran alias persekusi yang kerap dilakukan ormas tersebut.

“Mereka menolak praktek kekerasan di DIY yang bertentangan dengan ajaran Islam dan dakwah Islam, tetapi mereka tidak menyalahkan, juga tidak mengkritisi hal tersebut,” tegas Mustafid.

Mustafid menambahkan, hal tersebut membuat masyarakat Kulonprogo diam atas sikap ketidakadilan, di mana hal tersebut akan menumbuhkan bibit-bibit radikalisme, ektremisme dan terorisme di Kulonprogo.

Mustafid menginginkan setiap desa baiknya memberikan ruang  diskusi masyarakat atau sosialisasi untuk mencegah tumbuhnya RET di Kulonprogo. Terlebih saat ini setiap desa telah memiliki kewenangannya sendiri dalam mengatur kebijakan atas dana desa yang didapat. “Bisa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, karena masyarakat harus waspada dan hati-hati dalam konteks ini,” katanya.