Jogja
Sabtu, 28 Januari 2012 - 11:08 WIB

Daftar Tunggu Transmigrasi, 2.000 KK

Redaksi Solopos.com  /  Harian Jogja  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi

JOGJA-Daftar tunggu peserta transmigrasi di DIY saat ini mencapai 2.000 Kepala Keluarga (KK). Pemerintah diminta tak hanya mengandalkan transmigrasi untuk menangani warga miskin di wilayahnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Untung Sukaryadi mengatakan, jumlah daftar tunggu transmigrasi tiap tahun terus bertambah lantaran banyak pendaftar baru. Dari total 2.000 daftar tunggu, Kabupaten Bantul diketahui paling banyak yakni mencapai sekitar 30% daro total kuota.

Advertisement

Ilustrasi

Adapun jumlah daftar tunggu tersebut menurutnya tak sebanding dengan kuota transmigrasi yang diberikan Pemerintah Pusat untuk DIY yang rata-rata hanya 300-an KK per tahun.

“Jelas nggak sebanding dengan kuota, tiap tahun itu rata-rata sama 300-an,” terang Untung.    Ia mencontohkan tahun ini kuota transmigrasi untuk DIY hanya 325 KK dan harus dibagi untuk lima wilayah. Ratusan KK tersebut biasanya baru akan diberangkatkan sekitar akhir tahun setelah  urusan legalitas lahan yang akan ditempati siap.

Advertisement

“Biasanya Desember, November, Oktober. Memang kuotanya tahun ini sebanyak itu, tapi berangkatnya kan tunggu semuanya beres,” tuturnya.

Program transmigrasi menurut Untung, memang masih menjadi primadona bagi warga miskin Jogja yang ingin meningkatkan taraf hidup. Terbukti dengan membludaknya jumlah daftar tunggu. “Kebanyakan motivasi mereka ikut transmigrasi karena untuk memperbaiki hidup,” lanjutnya.

Terpisah, Anggota Komisi D DPRD DIY, Arif Rahman Hakim menilai, banyaknya daftar tunggu peserta transmigrasi menandakan masih banyak warga miskin DIY yang belum tertangani.

Advertisement

Ia mengkritik pemerintah agar tak hanya mengandalkan program transmigrasi untuk mengentaskan kemiskinan namun juga membidik atau fokus pada program lainnya.

“Harusnya ada opsi lain tak hanya mengandalkan transmigrasi,” ungkap Arif.

Soal kuota transmigrasi yang tak sebanding dengan daftar tunggu menurut Arif dapat saja diupayakan ditambah. Semuanya tergantung dari lobi Pemerintah DIY ke daerah tujuan dan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (HARIAN JOGJA/Bhekti Suryani)

Advertisement
Kata Kunci :
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif