Jogja
Senin, 6 Oktober 2014 - 13:40 WIB

DAK Pendidikan Bantul Rp6 Miliar Tertahan, Ini Penyebab dan Dampaknya ...

Redaksi Solopos.com  /  Mediani Dyah Natalia  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi anggaran (amazingproject.org)

Harianjogja.com, BANTUL—Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan senilai Rp6 miliar tertahan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah karena belum disahkannya anggaran perubahan 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Dasar Bantul Masduki menyatakan anggaran itu digunakan untuk pengadaan
buku kurikulum 2013 semester II serta pembangunan perpustakaan dan ruang kelas.

Advertisement

“Perpustakaan ada 15 dan ruang kelas sekolah dasar ada 23 kelas,” ungkapnya, Minggu (5/10/2014).

Sedianya, pembangunan perpustakaan dan ruang kelas sudah mulai dilakukan sejak September kemarin. Mengingat dana tidak cair,
proyek tertunda. Proyek fisik itu dilakukan secara swakelola alias tidak melalui tender atau lelang. Teknisnya, Dinas Pendidikan Dasar

Bantul menyalurkan dana itu ke sekolah-sekolah, lalu sekolah tersebut dapat langsung memulai pembangunan. Untuk pengadaan buku kurikulum 2013 semester II sejatinya juga sudah diadakan saat ini. Pasalnya, Desember mendatang telah memasuki semester II Tahun Ajaran 2014.Proses pengadaan dan pengiriman buku padahal membutuhkan waktu berbulan-bulan. Untuk proses pengadaan buku, Dikdas mencairkan DAK lalu menyalurkannya ke panitia pengadaan buku tingkat pusat.

Advertisement

“Biasanya terkendala pengadaan barang di pusat dan proses pengiriman jadi pengadaannya lama. Ditambah dengan anggaran sampai
sekarang belum cair, tentu nanti buku diterima semakin lama,” papar Masduki.

Ia membandingkan pengalaman pengadaan buku pada semester pertama. Untuk sekolah menengah pertama, sampai saat ini baru 25
sekolah yang telah menerima buku kurikulum 2013 lantaran proses pengadaan dan pengiriman berlangsung lama. Masduki berharap
APBD Perubahan segera disahkan DPRD Bantul agar pembangunan di daerah ini dapat berjalan lancar.

DPRD Bantul sampai sekarang tidak kunjung mengesahkan APBD Perubahan karena alat kelengkapan Dewan, seperti Badan
Musyawarah (Banmus), belum terbentuk. Padahal, jadwal sidang paripurna pengesahan APBD ditentukan dalam rapat Banmus.
Pegiat Forum Peduli Pendidikan Bantul Zahrowi mendesak DPRD segera mengesahkan APBD. Ia khawatir proses politik di kalangan
anggota Dewan turut memperlama pembentukan alat kelengkapan. Selain kendala lamanya birokrasi.

Advertisement

“Tolong utamakan dulu kepentingan masyaraka,” ucapnya.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif