Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan merevisi Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2015 menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Revisi dilakukan karena upah yang ditetapkan masih di bawah nilai yang diajukan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Gunungkidul Prahasnu Aliaskar mengatakan, pihaknya akan mengkaji ulang UMK 2015.
“Waktu pembahasan menyusul,” kata Prahasnu saat ditemui seusai Sidang Paripurna DPRD, Selasa (18/11/2014).
Promosi Championship Series, Format Aneh di Liga 1 2023/2024
Peninjauan UMK 2015 berdasar instruksi Gubernur DIY Sri Sultan HB X agar kabupaten dan kota mengkaji ulang UMK.
Prahasnu menambahkan evaluasi besaran UMK untuk menyesuaikan upah dengan kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM akan berpengaruh kepada para pekerja.
Terpisah, Sekretaris DPC SPSI Gunungkidul Agus Budi Santoso menyambut baik rencana revisi UMK 2015.
“Instruksi dari DPP SPSI agar pengurus di daerah memperjuangkan perubahan UMK pasca-kenaikan harga BBM,” kata Agus.
Agus berharap usulan Rp1,2 juta saat rapat dewan pengupahan beberapa waktu lalu dapat disetujui.
Dia menilai angka yang diajukan realistis.
“Angka itu hasil survei bulanan dan memperhitungkan inflasi, kebutuhan hidup layak di Gunungkidul sebesar Rp1.156 juta,” rinci dia.
Berdasarkan hasil keputusan Gubernur DIY UMK Gunungkidul sebesar Rp1,1 juta. Angka tersebut rencananya akan diberlakukan Januari tahun depan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
