Kemendes akan terus mengembangkan dan memperkuat BUMDes.
Harianjogja.com, SLEMAN– Dari sekitar 75.000 Desa, baru terdapat sekitar 12.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang beroperasi. Dari jumlah tersebut, hanya seratusan BUMDes yang dinilai mapan.
Promosi Ongen Saknosiwi dan Tibo Monabesa, Dua Emas yang Telat Berkilau
Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Anwar Sanusi mengatakan, keberadaan BUMDes diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat desa. Oleh karenanya, Kemendes akan terus mengembangkan dan memperkuat BUMDes. “Kami fokus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas BUMDes. Kalau BUMDes kuat, hal itu akan berdampak positif bagi perekonomian warga,” katanya di sela-sela FGD BUMDes di Easparc Hotel, Sleman, Jumat (30/9/2016).
Pengembangan BUMDes katanya, disesuaikan dengan potensi yang ada di masing-masing desa. Saat ini, terdapat beragam BUMDes mulai sektor pertanian, kerajinan, lingkungan dan lainnya. Menurutnya, aktivitas BUMDes harus berpihak kepada kepentingan ekonomi masyarakat. Tahun ini saja, kata Sanusi, terdapat tambahan 8.000 BUMDes yang baru berdiri. Ke depan, pihaknya berharap banyak pemerintah desa (Pemdes) yang mendirikan BUMDes.
“BUMDes bisa menggunakan dana desa untuk perkembangannya. Itu bisa diambil dari alokasi pemberdayaan masyarakat. Tidak ada ketentuan prosentasenya, tergantung dari kekuatan Dana desa Pemdes tersebut,” katanya.
Hingga saat ini sudah ada sejumlah BUMDes yang tergolong berhasil dan mandiri. Contohnya BUMDes Panggungharjo di Bantul yang berhasil membangun usaha pengelolaan sampah dan terus mengembangkan usahanya berupa pengolahan minyak jelantah untuk dijadikan sumber energi baru. “Ada juga BUMDes di Pandowoharjo Sleman yang baru berdiri. Kami mewakili Kedutaan Indonesia di Australia menyampaikan jika Pemerintah Australia juga ikut terlibat dalam upaya pengembangan BUMDes ini,” kata Astrid Kartika, Unit Manager Poberty and Social Development Kedubes Indonesia untuk Australia.
Menurutnya, kerjasama antara Pemerintah Australia dan Indonesia difokuskan untuk beberapa bidang. Meliputi pengurangan kemiskinan, perlindungan sosial, hingga penguatan dan pemberdayaan perempuan. Dalam pendampingan BUMDes, Pemerintah Australia tidak memberikan bantuan dana melainkan lebih pada pemberdayaan. “Untuk bidang desa, support yang diberikan Australia termasuk tata kelola di desa di tujuh provinsi di Indonesia. Seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Papua dan Papua Barat,” jelasnya.
Pemberdayaan tersebut menyasar desa-desa di wilayah pinggiran dan masuk kantong kemiskinan. Di wilayah Jateng misalnya, terdapat tiga kabupaten yang disasar meliputi Brebes, Pekalongan dan Pemalang. Sementara di Jatim, Bondowoso dan Lumajang menjadi salah satu kabupaten yang akan mendapatkan pendampingan program. “DIY tidak termasuk karena tata kelola pemerintahan dan Pemdesnya sudah baik,” ucap Astrid.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
