SOLOPOS.COM - Ilustrasi warga miskin (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Harianjogja.com, BANTUL—Ribuan warga miskin di Bantul dipastikan luput dari bantuan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Mereka tidak terkover bantuan karena tidak terdata sebagai warga miskin dan tidak mengantongi Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
Kepala Dinas Sosial Bantul Mahmudi menyatakan sejak dana kompensasi kenaikan harga BBM dikucurkan pada akhir November lalu, instansinya terus menerus menerima komplain dari warga yang tidak memperoleh dana senilai Rp400.000 tersebut.
Penggelontoran dana kompensasi itu kini dinamai Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
Komplain warga tersebut disampaikan melalui tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang bekerja di bawah Dinas Sosial. Mahmudi mencatat tiap desa di Bantul dilaporkan sebanyak 10-15 keluarga miskin yang tidak dapat mengakses bantuan.
Di Bantul terdapat sebanyak 75 desa. Artinya, bila dikalikan dengan 15 keluarga, terdapat lebih dari 1.000 keluarga miskin yang luput dari dana kompensasi.
“Itu baru laporan data kasar, belum termasuk warga miskin yang tidak melapor, jumlahnya tentu lebih banyak dari itu,” ujarnya, Senin (1/12/2014).
Mahmudi memaklumi banyaknya warga miskin yang luput dari bantuan. Sebab pemerintah pusat menggunakan data warga miskin pada 2011. Padahal, dalam perkembangannya banyak yang berubah dan ada warga miskin baru.
Dinas Sosial kini diinstruksikan pemerintah pusat mendata kembali warga miskin untuk digunakan sebagai penerima jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah.
Mahmudi berharap, data terbaru itu ke depan juga digunakan untuk penerima dana kompensasi kenaikan harga BBM tidak hanya jaminan kesehatan. Pendataan kali ini melibatkan aparat dusun dan desa.