Dana kompensasi BBM yang masih mengendap di Kantor Pos diperkirakan mencapai Rp573 juta.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Kantor Pos Wonosari masih menyimpan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebesar Rp573 juta. Dari 80.121 penerima manfaat, masih ada 1.422 rumah tangga sasaran yang belum mengambil dana kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak di 2014.
Promosi Antara Tragedi Kanjuruhan dan Hillsborough: Indonesia Susah Belajar
Kepala Kantor Pos Wonosari Mufti Ismail memastikan dana tersebut tetap aman, meski penerima manfaat belum mencairkan. Sebab, uang itu tersimpan di rekening khusus, dan bisa diambil kapan saja.
“Pencairan hingga saat ini mencapai 98,21%. Saat ini, kami juga masih menyimpan dana bantuan sebesar Rp573.600.000 untuk 1.422 kepala keluarga,” kata Mufti saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/1/2015).
Dia menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat penerima manfaaat belum mengambil bantuan Rp400.000. Salah satunya dikarenakan, penerima merantau ke luar daerah sehingga belum bisa mencairkan bantuan.
“Kami hanya bisa mengimbau agar segera mencairkan. Untuk prosesnya, tidak berbeda jauh dengan pencairan yang dilakukan selama ini,” katanya.
Mufti menambahkan, kantor pos tidak akan memberikan loket khusus, bagi penerima yang akan melakukan pencairan. Sebab, pelayanan yang diberikan akan sama dengan masyarakat umum lainnya. “Kalau saat pencairan dulu adaloket khusus. Tapi sekarang, mereka harus antri seperti
biasa,” papar dia.
Mufti menambahkan, guna memaksimalkan pencairan, pihaknya juga melakukan sistem jemput bola. Masyarakat penerima belum mengambil diberitahu untuk segera mencairkan bantuan dari pemerintah pusat itu.
“Pesan tersebut bisa disampaikan melalui petugas TSKS kecamatan atau petugas pos yang mengirimkan surat atau barang ke suatu wilayah,” ujar dia.
Sementara itu, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Gunungkidul akan bekerja sama dengan Dinas Sosial DIY untuk melakukan pendataan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Rencananya pada Senin (23/2) akan dilakukan rapat koordinasi program tersebut.
“Program ini masih dalam wacana, dan besok [Senin, 23 Februari 2015], kami diundang ke provinsi untuk melakukan koordinasi,” kata Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans Gunungkidul CH Suyatmiyatun, kemarin.
Dia mengaku belum tahu pasti isi program tersebut. Namun dia menilai pendataan yang dilakukan tidak jauh-jauh dari permasalahan sosial di masyarakaat, seperti anak terlantar, gelandangan dan pengemis.
“Kemungkinan validasi pendatan warga miskin juga akan dilakukan. Namun, untuk pastinya kita tunggu kebijakan dari provinsi,” ungkapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
