Jogja
Minggu, 30 November 2014 - 10:24 WIB

DANA KOMPENSASI BBM : Protes Dana BBM Merebak

Redaksi Solopos.com  /  Nina Atmasari  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Warga menerima dana kompensasi kenaikan harga BBM di Kantor Pos Bantul, Jumat (21/11/2014). (Bhekti Suryani/JIBI/Harian Jogja)

Harianjogja.com, BANTUL- Karut marut data penerima dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memicu kecemburuan warga di berbagai dusun di Bantul.

Ketua Paguyuban Dukuh (Pandu) Kabupaten Bantul Sulistyo Atmojo mengungkapkan, hampir di setiap dusun di Bantul terjadi protes warga yang tidak mendapat bantuan dana kompensasi kenaikan harga BBM yang kini bernama Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) tersebut.
“Info dari teman-teman Pandu, masing-masing dusun berkisar dua sampai empat orang yang protes,” ungkap Sulistyo Atmojo Minggu (30/11/2014).

Advertisement

Di tempatnya di Dusun Cangkring, Sumber Agung, Jetis, Bantul sebanyak tiga orang warga menyampaikan protes ke dirinya selaku Kepala Dusun. Pamong desa tersebut selama ini selalu menjadi luapan kemarahan warga yang tidak tercover PSKS.

Padahal menurut Sulistyo, Kepala Dusun tidak diberi kewenangan menentukan rumah tangga sasaran (RTS) yang berhak menerima dana kompensasi.

“Padahal sudah kami jelaskan dan beri pemahaman, dukuh tidak berwenang menentukan RTS tapi tetap saja masih tidak terima,” paparnya.

Advertisement

Protes warga dikarenakan masih adanya warga tidak mampu namun luput dari bantuan. Sementara warga lainnya yang dianggap mampu namun tetap terkaver bantuan.

Di Dusun Cangkring menurut Sulistyo, sejatinya warga tidak mampu sejatinya telah dicover bantuan. Namun akibat harga BBM belakangan naik, jumlah warga rawan miskin bertambah. Mereka tidak terima bila tidak mendapat bantuan layaknya warga lain.

Pandu mencatat, sedikitnya lima sampai sepuluh keluarga di masing-masing dusun di Bantul yang sejatinya layak dicover bantuan namun luput dari PSKS. Tidak hanya menuai protes, kebijakan PSKS lebih jauh berdampak pada pecahnya keguyuban dan kerukunan warga.

Advertisement

“Kerukunan dan kegotongroyongan warga sedikit pudar,” lanjutnya. Ia mengusulkan pemerintah segera memperbaharui data penerima bantuan agar ke depan dana kompensasi kenaikan harga BBM itu benar-benar diterima oleh yang berhak.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif