SOLOPOS.COM - ilustrasi
Harian Jogja.com, KULONPROGO—Pemerintah desa yang mengajukan permohonan pembangunan pasar desa bakal mengelola sendiri anggaran yang digelontorkan Pemerintah Pusat. Meski demikian, belum ada kepastian kapan dana tersebut akan turun.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BMPDPKB) Kulonprogo, M. Rosyadudin, mengatakan sebelumnya ada tujuh desa yang mengajukan permohonan anggaran untuk membangun pasar desa. Mereka kemudian mengajukan proposal dana ke Kementerian Dalam Negeri pada 2012.
Informasi terakhir yang diperoleh, ada perubahan aturan sehingga dana perbantuan tersebut berubah menjadi dana hibah. Dengan adanya perubahan itu, menurut Rosyadudin, pemerintah desa berhak memegang dan mengelola sendiri dana tersebut, dengan catatan sesuai peruntukannya.
“Dalam waktu dekat saya akan ke Jakarta menanyakan dana hibah untuk tujuh pasar desa di Kulonprogo, sekaligus menanyakan dana pembangunan Balaidesa Jangkaran, Temon,” ucap dia, Rabu (14/8/2013).
Pengajuan dana ke Pusat dilakukan lantaran Kulonprogo memiliki keterbatasan anggaran. Total anggaran pembangunan desa mencapai Rp14 miliar yang akan dipergunakan untuk melakukan renovasi, penambahan los serta pembuatan sanitasi.
Salah satu desa yang mengajukan permohonan pembangunan pasar desa adalah Gulurejo, Kecamatan Lendah. Sebelumnya, Kepala Desa Gulurejo, Muh. Mardi menjelaskan, kebutuhan pasar desa mendesak karena selain untuk menampung hasil bumi petani di wilayahnya, masyarakat di sekitar juga tidak terlalu jauh untuk sekadar berbelanja bahan-bahan kebutuhan sehari-hari.
“Pasar yang ada saat ini sangat jauh. Jadi warga tidak perlu pergi ke Pasar Galur untuk membeli kebutuhannya,” ungkap Mardi saat ditemui di kantornya, belum lama ini.