ilustrasi
Harian Jogja.com, BANTUL—Pemkab Bantul akan mengecek laporan dugaan pemotongan dana tunjangan sertifikasi guru yang dikabarkan marak terjadi. Pemotongan itu juga dilaporkan sejumlah guru ke Komisi Pendidikan DPRD Bantul.
Promosi Bukan Mission Impossible, Garuda!
Sebelumnya salah seorang guru SMA di Bantul kepada Harian Jogja.com mengaku tak menerima dana tunjangan sertifikasi secara utuh sesuai kalkulasi tiga bulan gaji pokok. Kekurangan dana mencapai Rp1 juta.
Sekda Kabupaten Bantul, Riyantono, berjanji akan memeriksa kebenaran laporan tersebut. “Akan saya cek, harusnya sudah sesuai karena itu dananya dari pusat,” kata Toni sapaan akrabnya saat ditemui Senin (26/8/2013).
Ketua Komisi D DPRD Bantul, Sarinto, mengungkapkan, dugaan pemotongan itu sudah masuk ke lembaganya sejak tiga bulan lalu. Lebih dari lima orang guru telah melaporkan perihal pemotongan itu. Kasusnya sama, dana tak diterima secara utuh.
Bahkan kata Sarinto, hingga saat ini ia masih menerima laporan soal dugaan pemotongan tersebut. “Kalau lima guru ya lebih yang sudah melapor, sampai sekarang masih ada yang melapor,” katanya, Senin.
Komisi D telah memanggil Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) Bantul, Masharun Gazali, soal dugaan itu. Namun dia tak pernah hadir hanya diwakili anak buahnya. “Katanya bertepatan dengan acara lain,” ujarnya.
Komisi D dalam waktu dekat ini akan meminta keterangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Fenti Yusdayati.
Fenti Yusdayati ditemui mengatakan, tak tahu menahu soal kurangnya dana sertifikasi yang diterima para guru. “Kami hanya mengecek dana secara keseluruhan sudah turun belum, tapi besaran masing-masing guru yang mengajukan Dinas Pendidikan kami enggak sampai ke sana,” terang Fenti.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
