Dapat Peringkat Paling Buruk, Pemkot Jogja Pertanyakan Indikator Penilaian Ombudsman

Kesadaran masyarakat Jogja akan kinerja pemerintah dinilai lebih tinggi.

Harianjogja.com, JOGJA–Pemkot Jogja mempertanyakan indikator yang digunakan dalam hal mengukur kinerja pemerintah atas aduan masyarakat yang dikeluarkan oleh Lembaga Ombudsman (LO) DIY. Pemeringkatan kinerja pemerintah daerah yang dilakukan LO DIY tersebut menempatkan Kota Jogja sebagai daerah yang dianggap paling tidak responsif melayani aduan warga.

Promosi 204,8 Juta Suara Diperebutkan, Jawa adalah Kunci

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Jogja Ignatius Tri Hastono menilai harus diperjelas soal indikator yang digunakan sehingga muncul penilaian soal lambatnya repons pemerintahan tingkat dua ini menghhadapi aduan masyarakat.

“Data yang kami miliki memang masih minim soal ini, apa saja variabel yang digunakan untuk membangun kesimpulan ini,” terangnya kepada Harianjogja.com, Kamis (4/1/2018).

Ia berharap ada paparan jelas, bukan sekadar kesimpulan sehingga bisa dijadikan evaluasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Meski demikian, Tri menerangkan jika masyarakat Kota Jogja relatif lebih sadar akan haknya sehingga jumlah aduan warga Kota Jogja lebih tinggi. Hal ini berbeda dengan sejumlah daerah lain yang karakter penduduknya berbeda.

Karakter masyarakat Kota Jogja yang sangat peduli inilah, tambah Tri yang menjadi kesempatan maupun tantangan guna menjalankan pelayanan publik. Iamencontohkan, perihal lampu mati atau jalan berlubang saja bisa menjadi masalah di Kota Jogja sementara tidak demikian di daerah lainnya.

Baca juga : Pemkot Jogja Tercatat Sering Membiarkan Pelanggaran

Tudingan soal banyaknya aduan perkara perizinan yang tak membuahkan hasil juga dijawab Tri dengan belum adanya infromasi secara lengkap yang menjadi dasar anggapan itu.

Meski demikian, penilaian LO DIY dianggap sebuah evaluasi ekternal dan menjadi bentuk perhatian. Aduan masyarakat atas masalah yang terjadi selama ini diterima Pemkot Jogja melalui Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK).