DANA DESA GUNUNGKIDUL : Terkuras untuk Pembangunan Infrastruktur

Jumlah anggaran untuk infrastruktur tak sebanding dengan anggaran pemberdayaan masyarakat.

Harianjogja.com, WONOSARI- Pembangunan infrastruktur di pedesaan menyedot anggaran senilai Rp42 miliar di Gunungkidul hingga September 2016. Jumlah itu tidak sebanding dengan pemberdayaan masyarakat yang menelan anggaran tidak sampai Rp5 miliar.

Promosi Moncernya Industri Gaming, Indonesia Juara Asia dan Libas Kejuaraan Dunia

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Gunungkidul mencatat, hingga 30 September 2016, pembangunan fisik atau infrastruktur di 144 desa di Gunungkidul menelan anggaran dana desa sebesar Rp42 miliar atau mencapai hampir 50% dari total Rp100 miliar lebih dana desa 2016.

Jumlah tersebut mendominasi penyerapan dana desa dibanding kegiatan non fisik seperti pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pada bidang pemberdayaan masyarakat, tercatat hanya Rp3,6 miliar hingga September 2016. Sisanya pembinaan kemasyarakatan senilai Rp2 miliar.

Padahal, kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dibandingkan pembangunan fisik. Kepala Dusun Banombo A, Pucanganom, Rongkop, Gunungkidul Tuparta mengatakan, perhatian masyarakat pada pemberdayaan masih minim. Terlihat saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). “Kalau enggak diingatkan perlunya pemberdayaan, itu saja enggak dimasukkan poin pemberdayaan dalam Musrenbang,” ungkap Tuparta, Minggu (13/11/2016).

Masyarakat kata dia masih mengutamakan kegiatan yang manfaatnya dapat terlihat secara kasat mata. Padahal menurutnya, pemberdayaan masyarakat juga sangat penting meski manfaatnya tidak terlihat secara fisik berupa bangunan atau infrastruktur.

“Kalau dengan pemberdayaan, masyarakatnya bisa berdaya kalau ekonomi masyarakat bisa maju. Itu juga sangat penting,” tuturnya lagi. Di Banombo, kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain dilakukan dengan pelatihan menjahit sedangkan pembangunan fisik diantaranya membuat corblok.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto membenarkan sebagian besar dana desa tersedot untuk pembangunan infrastruktur. Beberapa hal menyebabkan dana desa tersedot untuk pembangunan fisik. “Misalnya sekarang ini banyak jalan yang tidak menjadi kewenangan kabupaten namun menjadi kewenangan desa. Jadi pekerjaan pembangunannya juga diserahkan ke desa. Makanya desa sekarang butuh banyak anggaran untuk pembangunan infrastruktur,” jelas Rakhmadian Wijayanto.

Sejatinya, pemerintah telah mengarahkan agar dana desa tidak hanya tersedot di kegiatan fisik. Baik melalui Peraturan Menteri Desa maupun Peraturan Bupati mendorong agar pemberdayaan masyarakat tidak terabaikan. “Selama ini masalah pembangunan dengan dana desa dipersilakan ke desa. Kalau desa masih membutuhkan pembangunan infrastruktur yang besar dipersilakan enggak masalah,” tuturnya lagi.

Namun ia berharap, ke depan pembangunan di desa dapat dilaksanakan berimbang tidak hanya tersedot untuk fisik melainkan juga non fisik. Rakhmadian tidak memungkiri pentingnya pemberdayaan masyarakat desa. “Yang dibutuhkan desa untuk maju tidak hanya fisik namun juga non fisik,” paparnya.