Deklarasi Damai untuk Gua Pindul Disambut Positif

Gua Pindul (harianjogja.com)

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

GUNUNGKIDUL — Wacana pelaksanaan deklarasi damai yang dilontarkan Ikatan Keluarga Besar Bejiharjo, Selasa (12/3/2013) lalu mendapatkan sambutan positif dari banyak pihak. Mereka berharap dengan adanya deklarasi damai konflik kepentingan di Gua Pindul dapat cepat teratasi dan mempererat rasa kekeluargaan antara warga Bejiharjo.

Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi mengatakan, pihaknya telah mendengar rencana deklarasi damai tersebut dan menyatakan mendukung penuh rencana itu. Menurut Immawan, deklarasi damai ini dapat menjadi salah satu solusi penyelesaian sengketa yang terjadi di antara warga Bejiharjo.

Terlebih deklarasi damai ini dicetuskan oleh warga Bejiharjo yang berada di perantauan. “Saya sangat mendukung rencana deklarasi damai ini, dan tampaknya cara ini adalah solusi paling tepat untuk menyelesaikan masalah Pindul,” ujarnya.

Immawan menjelaskan, dirinya akan lebih mendukung penyelesaian sengketa ini melalui cara dialogis dan musyawarah termasuk dengan deklarasi damai ketimbang menyelesaikan masalah melalui jalur hukum. Karena menurutnya bila diselesaikan secara hukum maka akan ada pihak yang menang dan kalah. Sedangkan bila diselesaikan dengan musyawarah, maka semua pihak akan ikut merasa puas.

“Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan saya rasa lebih baik,” tambahnya.

Dia berharap, bila deklarasi damai ini benar-benar terlaksana, seluruh pihak yang ikut berdeklarasi dapat menghormati hasil kesepakatan antar warga untuk berdamai dan menghindari kericuhan yang dapat mengganggu ketertiban di Bejiharjo.

“Hasil musyawarah adalah hasil kesepakatan bersama, jadi nilainya lebih tinggi dibandingkan putusan hukum pengadilan,” kata Immawan.

Sambutan positif juga datang dari dari DPRD Gunungkidul. Anggota komisi A DPRD Gunungkidul Slamet mengatakan, pihaknya mendukung upaya penyelesaian dengan duduk bersama untuk membicarakan dan mencari jalan keluar dengan jalan kekeluargaan. “Pemerintah harus bisa mengajak seluruh pihak untuk duduk bersama dan melakukan musyawarah,” katanya.

Slamet menambahkan, hasil musyawarah ini nantinya harus dihormati oleh warga sebagai bentuk ketaatan dan penghormatan kepada hak setiap warga Bejiharjo.