DERMAGA BARON : Nelayan Lebih Pilih Pelabuhan daripada Kapal 10 GT

Dermaga Baron diharapkan nelayan dapat segera dibangun.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Gunungkidul menyambut antusias adanya wacana pembangunan dermaga di Pantai Baron, Desa Kemadang, Tanjungsari. Mereka percaya, keberadaan dermaga tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Promosi Selamat Datang di Liga 1, Liga Seluruh Indonesia!

Ketua HNSI Gunungkidul Rujimanto mengatakan Pantai Baron memiliki letak yang strategis. Di mana, lokasinya sangat berdekatan dengan aktivitas nelayan. Keberadaan Pelabuhan Sadeng, menurut dia, belum bisa dimaksimalkan karena terkendala dengan letak maupun akses transportasi.

“Kalau di Sadeng, kami harus mengeluarkan biaya ekstra untuk akomodasi ke lokasi. Sedang kalau di Baron jadi di bangun, maka letaknya bisa lebih dekat, dan bisa menghemat biaya,” kata Rujimanto kepada Harianjogja.com, Kamis (26/3/2014).

Dia berpendapat keberadaan pelabuhan yang lebih dekat akan meningkatkan motivasi nelayan untuk melaut. Terlebih lagi, daya juang nelayan Gunungkidul masih kurang, disebabkan bukan dari turunan pelaut asli.

“Ya kalau disuruh memilih, jelas kami memilih dibuatkan pelabuhan dulu,” ungkapnya.

Alasan inilah yang diungkapkan Rujimanto saat menolak kapal pemberian dari pemerintah pusat. Padahal bantuan tersebut diberikan secara cuma- cuma, dan tinggal menjalankan saja.

“Kalau kami mau, pasti sudah diusulkan mendapatkan bantuan kapal di atas sepuluh gross ton. Namun kami tolak, karena kami ingin infrastruktur pendukung terlebih dulu,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakan Rujimanto, letak Baron lebih potensial dibandingkan dengan wilayah lain di DIY. Dari sisi anggaran pun akan lebih sedikit, karena tidak membutuhkan breakwater seperti di Pelabuhan Tanjung Adikarto, Kulonprogo. Hal itu disebabkan, di Pantai Baron sudah ada tebing dan karang alami sebagai pemecah ombak secara alami.

“Kalau memang jadi di bangun, saya memperkirakan dananya hanya separuh dari pembuatan Tanjung Adikarto. Namun dari sisi kualitas akan lebih baik. Pemerintah juga tidak perlu susah-susah melakukan pengerukan karena sedimentasi,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul Agus Priyanto mengatakan, pembangunan dermaga atau pelabuhan merupakan wewenang pemerintah pusat. Mengenai pendapat dari para nelayan, Agus tidak memermasalahkannya, sebab itu merupakan hak masing-masing individu atau kelompok.

Peryataan Agus ini didasarkan tidak adanya respon dari nelayan terkait dengan program bantuan kapal senilai ratusan juta rupiah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hingga sekarang, belum ada satu pun kelompok nelayan yang mengajukan bantuan tersebut.

“Kalau saya pribadi ingin bantuan kapal itu dimanfaatkan dulu. Jika bisa dijalankan dengan baik, maka kemungkinan membuat pelabuhan akan lebih besar lagi, karena saya percaya pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan melihat potensi di wilayah,” ujar mantan Kepala Satpol PP itu.